PRESIDIUM
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
( G M N I )
Jl. Johar Baru II No.13, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560, Indonesia

GMNI: Pancasila Bukan Sekadar Jargon Penyelamat Pemerintah

GMNI: Pancasila Bukan Sekadar Jargon Penyelamat Pemerintah

Pancasila harus dijalankan sesuai nilai filosofisnya agar tidak sekadar menjadi jargon tanpa pelaksanaan. Sehingga pemaknaan Pancasila juga bukan hanya soal toleransi antara kelompok yang berbeda saja, namun menyentuh ke problem keadilan sosial yang lebih mendasar.

Demikian diungkapkan oleh Desta Ardianto, Presidium Bidang Agraria Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

"Pancasila harusnya bukan hanya sekedar menjadi jargon atau penyelamat kenerja pemerintah saja, tetapi juga harus menyentuh soal keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," katanya kepada rilis.id, Selasa (23/5/2017).

Desta menilai, pemerintah sepertinya tengah menjadikan program reforma agraria sebagai pondasi dasar pelaksanaan sila keadilan sosial. Berulang kali Presiden Jokowi mengatakan ingin segera memaksimalkan reforma agraria ini. Namun sepertinya masih terkendala jajaran menteri yang belum maksimal.

"Karena itu, semoga menteri-menteri tersebut paham dan tidak lambat bekerja. Karena reforma agraria ini menyangkut persoalan hidup dan matinya rakyat," ujar Desta.

Menurut Desta, pelaksanaan reforma agraria memang tidak mudah. Hal ini karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar pasal 33, Pancasila dan UU PA no 5 tahun 1960. Selain itu, proses penyelesaian konflik lahan di banyak tempat juga belum terselesaikan dengan baik.

"Banyak warga petani dan masyarakat adat yang malah dikriminalisasi. Termasuk baru-baru ini masyarakat adat di Seko, Sulawesi Selatan, yang dikriminalisasi karena konflik lahan," jelasnya. 

Lebih lanjut ia menerangkan, tahap pelaksanaan reforma agraria harus dimulai dengan pemetaan wilayah agraria. Kemudian proses penyelesaian konflik dan sengketa harus juga didukung dengan peradilan melalui perspektif agraria, agar rakyat dapat memperjuangkan haknya. 

Selain itu, menurutnya, permasalah agraria tidak hanya soal tanah. Namun juga mencakup air, udara, tanah dan kekayaan alam di dalamnya. Menurutnya, Presiden sebagai kepala negara harus turun langsung memimpin pelaksanaan.

"Coba kita cek ke negara lain yang melaksanakan reforma agraria dan berhasil, semua dipimpin langsung oleh kepala negara," ungkapnya. 

Desta juga menjelaskan, banyak aktivis agraria yang sudah membuat rekomendasi proses dan tahapan langsung pelaksanaan agraria yang seharusnya sudah berada di tangan pemerintah.

"Tapi ya itu semoga pemerintah paham soal itu. Karena ini sudah menjadi kesalahan lama. Sejak zaman Orde Lama sampai sekarang, selalu muncul konflik agraria dengan berbagai macam kasus yang berbeda-beda," tandasnya. 

17 Juni 2017   13:35 WIB
Redaktur : Administrator

Bagikan :

Komentar Anda