PRESIDIUM
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
( G M N I )
Jl. Johar Baru II No.13, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560, Indonesia

AD dan ART


ANGGARAN DASAR
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa yang berada di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, kami bertekad untuk tetap mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu terciptanya suatu tatanan masyarakat yang di dalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen.

Sebagai mahasiswa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berjiwa Marhaenis, kami bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didalamnya terselenggara masyarakat Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, maka dengan ini kami menyusun suatu organisasi GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA.

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan revolusi berdasarkan cita-cita proklamasi, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar didalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang progresif revolusioner serta berkemampuan dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatannya.

Untuk itu disusunlah ANGGARAN DASAR GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA, sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Organisasi ini bernama GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA disingkat GMNI

  2. Organisasi ini didirikan pada tanggal 23 Maret 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya

  3. Pelaksana organisasi tertinggi berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II

AZAS

Pasal 2

  1. GMNI berazaskan Marhaenisme, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa

  2. Marhaenisme yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai azas perjuangan GMNI

 

BAB III

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 3

  1. GMNI adalah organisasi kader dan organisasi perjuangan yang bertujuan untuk mendidik kader bangsa dalam mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945.

  2. GMNI adalah organisasi yang bersifat Independen, bebas aktif serta berwatak kerakyatan.

 

BAB IV

MOTTO

Pasal 4

GMNI mempunyai motto Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang

 

BAB V

USAHA

Pasal 5

  1. Melaksanakan tujuan organisasi dengan semangat gotong royong melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas perjuangan GMNI.

  2. Dalam menyelenggarakan usaha-usaha organisasi senantiasa memperhatikan kesatuan, persatuan, keutuhan dan peraturan organisasi.

 

 

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 6

  1. Anggota GMNI adalah mahasiswa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima dan menyetujui Azas, Tujuan, Sifat, Motto, dan Usaha Organisasi serta memenuhi dan menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan.

  2. Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Anggota

  1. Hak-hak anggota :

  1. Hak bicara dan hak suara

  2. Hak memilih dan dipilih

  3. Hak membela diri

  4. Hak mendapatkan perlindungan dari organisasi

  1. Kewajiban anggota :

  1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan serta Disiplin organisasi.

  2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, aktif melaksanakan program dan kegiatan organisasi.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 8

Susunan Organisasi

  1. GMNI di tingkat Nasional dipimpin secara kolektif-kolegial oleh Presidium

  2. GMNI di tingkat Provinsi dikoordinasi oleh Koordinator Daerah

  3. GMNI di tingkatKabupaten/Kotadipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang(DPC)

  4. GMNI di tingkat Universitas/Akademi/Sekolah Tinggi/Jurusan pada akademi atau sekolah tinggi dipimpin oleh Pengurus Komisariat.

 

Pasal 9

Presidium

  1. Pimpinan tertinggi yang bersifat kolektif-kolegial dengan keanggotaan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

  2. Memimpin seluruh kegiatan organisasi nasional dan mewakili organisasi keluar serta kedalam.

  3. Berkewajiban menjalankan segala ketetapan Kongres dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada Kongres berikutnya.

  4. Tugas dan wewenang Presidium ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

  5. Pelaksanaan administratif kebijakan Presidium adalah Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

  6. Tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

  7. Tata cara pengambilan keputusan dalam Presidium ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

  8. Memimpin gerakan pelopor dalam mengejawantahkan machtsvorming dan machtsweending bersama Alumni GMNI dan organisasi seasas lainnya di tingkat nasional

  9. Dalam hal menjaga kehormatan dan wibawa organisasi serta menegakkan disiplin organisasi, Presidium dibantu oleh Komisi Etik dan Kehormatan Organisasi yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 10

Koordinator Daerah

  1. Badan Koordinatif tertinggi di tingkat daerah bersifat kolektif Kolegial dan bertugas menjalankan kebijakan Presidium di daerah.

  2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi di tingkat daerah dan mewakili organisasi keluar serta kedalam daerah yang bersangkutan.

  3. Memimpin gerakan pelopor dalam mengejawantahkan machtsvorming dan machtsweending bersama organisasi seasas lainnya di tingkat daerah.

  4. Tugas dan wewenang Koordinator Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 11

Dewan Pimpinan Cabang

  1. Pimpinan tertinggi ditingkatKabupaten/Kota dan memimpin kegiatan organisasi di wilayah DPC yang bersangkutan.

  2. Berkewajibanmenjalankan setiap ketetapan Konferensi Cabang dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam Konferensi Cabang berikutnya.

  3. Memimpin gerakan pelopor dalam mengejawantahkan machtsvorming dan machtsweending bersama organisasi seasas lainnya di tingkat cabang

  4. Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

  5. Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 12

Pengurus Komisariat

  1. Pengurus Komisariat adalah pimpinan organisasi di tingkat Komisariat.

  2. Berkewajiban menjalankan segala ketetapan-ketetapan Musyawarah Anggota Komisariat.

  3. Memimpin gerakan pelopor dalam mengejawantahkan machtsvorming dan machtsweending bersama organisasi seasas lainnya di tingkat kampus.

  4. Tata cara pengambilan keputusan dalam Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

Permusyawaratan organisasi terdiri dari :

  1. Kongres

  2. Kongres Luar Biasa

  3. Rapat Koordinasi Nasional

  4. Forum Koordinasi Antar Cabang

  5. Konferensi Cabang

  6. Konferensi Cabang Khusus

  7. Rapat Kordinasi Antar Komisariat

  8. Musyawarah Anggota Komisariat

 

Pasal 14

Kongres

  1. Badan musyawarah tertinggi yang melaksanakan kedaulatan dan memutuskan kedaulatan serta memutuskan kebijakan nasional dalam organisasi.

  2. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

  3. Dapat mengadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga

  4. Menyusun dan menetapkan Garis-garis Program Perjuangan (GBPP) organisasi untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

  5. Memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Jenderal.

  6. Berwenang memutuskan dan membatalkan pemecatan keanggotaan sekalipun tanpa dihadiri oleh yang bersangkuatan (in-absentia).

  7. Membatalkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan melakukan rehabilitasi.

  8. Menilai pertanggungjawaban Presidium.

  9. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.

 

Pasal 15

Kongres Luar Biasa

  1. Jika dipandang perlu dapat diadakan Kongres Luar Biasa.

  2. Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

 

Pasal 16

Rapat Koordinasi Nasional

  1. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

  2. Dapat membuat rekomendasi terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

  3. Dapat membuat rekomendasi tentang perubahan Garis-garis Besar Kebijakan Politik (GBKP), untuk selanjutnya disahkan dalam Kongres.

  4. Penyampaian Progress Report oleh Presidium, Korda, dan DPC dalam rangka memetakan perkembangan organisasi secara nasional.

  5. Memberikan rekomendasi kepada Presidium tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.

  6. Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa

  7. Merumuskan dan mengadakan perubahan materi pokok kaderisasi serta mengevaluasi pelaksanaannya oleh Presidium

  8. Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres.

  9. Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 17

Forum Koordinasi Antar Cabang

  1. Forum Koordinasi Antar Cabang dalam satu Provinsi.

  2. Dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 DPC di wilayah yang bersangkutan.

  3. Tata cara penyelenggaraan Forum Koordinasi Antar Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 18

Konferensi Cabang

  1. Badan musyawarah tertinggi di tingkat Cabang.

  2. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

  3. Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Cabang untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

  4. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang.

  5. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.

  6. Tata cara Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 19

Konferensi Cabang Khusus

  1. Jika dipandang perlu dapat diadakan Konferensi Cabang Khusus

  2. Syarat-syarat Konferensi Cabang Khusus ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

 

Pasal 20

Rapat Koordinasi Antar Komisariat

  1. Forum musyawarah koordinasi DPC dengan komisariat-komisariat dalam suatu wilayah cabang.

  2. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

  3. Memberikan rekomendasi kepada DPC tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.

  4. Dapat memberikan rekomendasi tentang Konferensi Cabang Khusus

  5. Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi Antar Komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 21

Musyawarah Anggota Komisariat

  1. Badan musyawarah tertinggi di tingkat Komisariat

  2. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

  3. Merumuskan dan menetapkan tata cara rekrutmen calon anggota

  4. Merumuskan dan menetapkan program komisariat.

  5. Menilailaporan pertanggungjawaban pengurus komisariat, serta memilih dan menetapkan pengurus komisariat periode berikutnya.

  6. Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Anggota Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

 

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 22

  1. GMNI mempunyai bendera organisasi yang berbentuk segi empat panjang dengan warna merah di kedua sisinya dan warna putih ditengah yang memuat gambar bintang segi lima berikut kepala banteng ditengahnya serta tulisan GMNI di bawahnya.

  2. GMNI mempunyai Lambang, Mars, Hymne, dan Panji serta atribut organisasi lainnya yang ditetapkan kongres.

  3. Pembuatan dan pemakaian atribut organisasi diatur dalam peraturan internal Presidium yang diberlakukan secara nasional.

 

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dilakukan melalui kongres dengan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang hadir.

 

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

  1. Segala sesuatu yang dalam Anggaran Dasar (AD) menimbulkan perbedaan penafsiran dikoordinasikan melalui hierarki organisasi dan dimusyawarahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam kongres.

  2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD), akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan dan kebijakan organisasi lainnya.

  3. Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkannya Anggaran Dasar (AD) ini, masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Anggaran Dasar (AD) ini.

  4. Mekanisme penyesuaian organisasi sebagaimana yang dimaksud ayat 3 (tiga) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

  1. Anggaran Dasar (AD) ini disertai Anggaran Rumah Tangga (ART) dan lampiran penjelasannya yang merupakan bagian tak terpisahkan

  2. Anggaran Dasar (AD) ini disempurnakan dalam Kongres GMNI XIX diAuditorium Universitas Nusa Nipa Maumere, Sikka Provinsi NTT dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di : Kabupaten Sikka, Provinsi NTT

Tanggal : 9 September 2015

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

 

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

  1. Keanggotaan GMNI tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, etnis, golongan dan status sosial calon anggota.

  2. Calon aggota adalah mereka yang masih dalam masa perkenalan selama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran atau sejak dimulainya masa perkenalan dimaksud.

  3. Anggota adalah calon anggota yang sudah mengikuti Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) yang selanjutnya dilakukan seleksi dan pengesahan oleh DPC.

  4. DPC berwenang melakukan seleksi dan pengesahan terhadap calon anggota yang dihimpun oleh komisariat untuk menjadi anggota melalui Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB).

  5. DPC berkewajiban menyerahkan daftar anggota kepada Presidium setiap 1 (satu) tahun sekali.

 

Pasal 2

Syarat-syarat Keanggotaan

  1. Mengajukan permohonan tertulis kepada DPC melalui komisariat dan menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila 1 juni 1945. Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.

  2. Tidak menjadi anggota organisasi kemasyarakatan sejenis dan atau partai politik serta TNI-POLRI.

  3. Umur maksimum calon anggota 25 tahun sejak tanggal mendaftarkan diri.

  4. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada saat mendaftarkan diri yang dibuktikan dengan menunjukan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

 

Pasal 3

  1. Setiap anggota yang berpindah tempat diluar wilayah DPC bersangkutan, wajib membawa surat pengantar dan melaporkannya kepada DPC setempat.

  2. 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan masa studinya, anggota masih diakui sebagai anggota biasa dengan batas usia 30 tahun kecuali melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi dengan batas usia maksimum 35 tahun.

 

Pasal 4

Hak-hak Anggota

  1. Hak suara dan hak bicara dalam rapat-rapat dan permusyawaratan organisasi selama tidak ada ketentuan lain yang mengatur hal tersebut.

  2. Memilih dan dipilih dalam segala jabatan organisasi selama tidak ada ketentuan lain yang mengatur hal tersebut.

  3. Bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada pimpinan secara langsung, baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan kebijakan organisasi.

  4. Melakukan pembelaan diri dalam Kongres terhadap pemecatan sementara.

  5. Mendapat perlindungan organisasi sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kebijakan organisasi.

 

Pasal 5

Kewajiban Anggota

  1. Mentaati Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) , peraturan dan keputusan serta ketentuan lainnya dalam organisasi.

  2. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi.

  3. Aktif melaksanakan tujuan, usaha dan program-program organisasi tanpa terkecuali.

  4. Membayar uang iuran anggota yang besarnya ditetapkan melalui kebijaksanaan DPC.

 

Pasal 6

Kehilangan Anggota

  1. Bukan mahasiswa lagi kecuali mereka yang memenuhi ketentuan pasal (3).

  2. Bertempat tinggal di luar wilayah DPC yang bersangkutan dan tidak melaporkan kepindahannya kepada DPC setempat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.

  3. Bukan lagi Warga Negara Republik Indonesia.

  4. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada DPC.

  5. Dipecat dan yang bersangkutan tidak mampu melakukan pembelaan diri dalam Kongres.

  6. Meninggal dunia.

 

BAB II

PENGURUS


 

Pasal 7

Presidium

  1. Kepengurusan Presidium bersifat kolektif-kolegial dan masing-masing anggota mempunyai kedudukan yang sederajat.

  2. Jumlah pengurus Presidium ditetapkan sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang.

  3. Pengurus Presidium dipilih dan ditetapkan dalam Kongres.

  4. Pengurus Presidium dilarang merangkap jabatan dan keanggotaan dalam :

    1. Organisasi peserta pemilu dan partai politik.

    2. Organisasi kemasyarakatan pemuda sejenis.

    3. Organisasi lainnya yang ditetapkan oleh kongres.

  5. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, diantara pengurus Presidium dilakukan pembagian tugas secara fungsional melalui tata kerja Presidium yang ditentukan dalam Rapat Presidium.

  6. Kepengurusan Presidium maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali.

  7. Jika dalam melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman kepengurusan seorang pengurus Presidium dan/atau dinilai melakukan tindakan yang mengaggangu eksistensi dan keutuhan organisasi, maka dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu.

  8. Pergantian Antar Waktu didasarkan atas rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang asal dan/atau diputuskan melalui Rapat Presidium dan dipertanggung jawabkan pada Rapat Koordinasi Nasional dan/atau Kongres.

  9. Pada masa akhir jabatannya, Presidium menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres.

  10. Presidium dikoordinasikan oleh seorang Ketua Presidium.

 

Pasal 8

Tugas dan Wewenang

  1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketetapan-ketetapan kongres lainnya.

  2. Dalam melaksanakan ayat (1), Presidium menetapkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Presidium.

  3. Membentuk Badan–badan dan lembaga-lembaga tingkat nasional.

  4. Menyampaikan Progress Report dalam Rakornas.

  5. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap AD/ART yang kemudian dimusyawarahkan dalam Rakornas dan dipertanggungjawabkan di Kongres.

  6. Menetapkan DPC berdasarkan ketetapan Konfercab atau Konfercabsus.

  7. Bila dipandang perlu Presidium berwenang mengupayakan penyelesaian sengketa pada tingkat organisasi dibawahnya.

  8. Menyelenggarakan Rakornas dan Kongres sesuai waktu yang ditetapkan atau kegiatan nasional lainnya yang dianggap penting.

  9. Menegakkan disiplin organsisasi.

  10. Membangun sinergisitas dengan Alumni GMNI dan organisasi seasas lainnya dalam mengejawantahkan machtsvorming dan machtsweending di tingkat nasional.

  11. Disiplin organisasi yang dimaksud pada Ayat (9) termasuk menonaktifkan status jabatan struktur dari Presidium, KORDA atau DPC/ DPC Caretaker.

  12. Menetapkan pengurus Koordinator Daerah (KORDA) berdasarkan usulan Forum Koordinasi Antar Cabang (Forkorancab) yang dibahas dalam rapat pleno Presidium.

 

Pasal 9

Sekretariat Jenderal

  1. Dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dipilih dalam Kongres.

  2. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, fungsi Sekretaris Jenderal untuk sementara dapat dilaksanakan oleh salah satu pengurus Presidium yang ditetapkan dalam Rapat Presidium.

  3. Sekretaris Jenderal bertugas menggerakkan fungsi administrasi organisasi secara nasional.

  4. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dapat membentuk biro-biro, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Presidium.

  5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas biro-biro yang berada dibawahnya.

  6. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Rapat Presidium.

 

Pasal 10

Rapat Presidium

  1. Pengambilan kebijakan Presidium dilakukan melalui Rapat Presidium.

  2. Setiap keputusan dalam Rapat Presidium pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

  3. Apabila ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dan keputusan yang di ambil menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi, maka dapat dilakukan penetapan berdasarkan suara terbanyak.

  4. Apabila diantara keputusan yang akan diambil berada diluar ketetapan Kongres terlebih dahulu perlu mendapat permufakatan Rakornas.

  5. Rapat Presidium hanya sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus Presidium.

  6. Untuk kepentingan keselamatan/eksistensi organisasi yang mendesak dimana ayat (5) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 3x60 menit. Apabila penundaan tersebut tidak memenuhi ayat (5), maka Rapat Presidium dianggap sah bila dihadiri 1/2 n+1 dari jumlah pengurus Presidium dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Presidium berikutnya.

  7. Keputusan Rapat Presidium mengikat semua pengurus Presidium.

 

 

Pasal 11

Koordinator Daerah

  1. Pembagian wilayah KORDA ditetapkan oleh keputusan Presidium berdasarkan provinsi.

  2. Calon-calon pengurus KORDA diusulkan oleh DPC-DPC pada Forum Koordinasi Antar Cabang.

  3. Jumlah anggota atau susunan pengurus KORDA ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah DPC di wilayah Provinsi tersebut.

  4. Provinsi yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sampai 6 (enam) DPC, jumlah pengurus KORDA sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Provinsi yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) DPC, jumlah pengurus KORDA sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang. Provinsi yang didalmnya terdapat lebih dari 10 (sepuluh) DPC, jumlah pengurus KORDA sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.

  5. Pengurus KORDA terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara serta komite-komite apabila diperlukan.

  6. Keanggotaan KORDA maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali.

  7. Masa kepengurusan KORDA selama 2 (dua) tahun.

  8. Dalam menjalankan tugasnya koordinator daerah bertanggung jawab kepada Presidium.

  9. Syarat terbentuknya KORDA minimal terdapat 3 (tiga) DPC defenitif di wilayah Provinsi yang bersangkutan.

 

Pasal 12

Tugas dan Wewenang

  1. Mengkoordinasikan program-program kerja nasional organisasi didaerah provinsi yang diatur dalam keputusan Presidium dan hasil-hasil Forkorancab.

  2. Berwenang menjabarkan program-program kerja nasional organisasi yang diatur dalam keputusan Presidium untuk disesuaikan dengan kondisi wilayah provinsinya.

  3. Membantu dan mengupayakan pertemuan-pertemuan antar DPCdi Wilayah provinsinya.

  4. Mempersiapkan pembentukan DPC-DPC baru di wilayah provinsinya.

  5. Menyampaikan Progress Report dalam Rakornas.

  6. Menyampaikan laporan perkembangan Korda kepada Presidium secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

  7. Membangun sinergisitas dengan Alumni GMNI dan organisasi seasas lainnya dalam mengejawantahkan machtsvorming dan machtsweending di tingkat daerah.

  8. Bersama-sama DPC melaksanakan Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM).

  9. Bersama-sama Presidium melaksanakan Kaderisasi Tingkat Pelopor (KTP).

 

Pasal 13

Dewan Pimpinan Cabang

  1. Dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya terdapat 1(satu) lembaga perguruan tinggi dapat di bentuk DPC Caretaker.Setelah dibentuk minimal 3(tiga) Komisariat maka ditetapkan sebagai DPC Definitif melalui Konferensi Cabang.

  2. Dalam satu kabupaten/kota hanya ada satu DPC sesuai SK Presidium.

  3. Dalam melaksanakan kebijaksanaan sehari-hari DPC bertanggung jawab kepada Presidium.

  4. Pengurus DPC tidak diperkenankan merangkap keanggotaan dan jabatan:

  1. Organisasi partai politik peserta pemilu

  2. Organisasi kemasyarakatan pemuda sejenis

  3. Organisasi lainnya yang ditetapkan oleh Kongres

  1. Pengurus pemangku sementara (caretaker) DPC yang baru di bentuk oleh Presidium bertugas menyiapkan KonferensiCabang dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

  2. Apabila dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun, DPC Caretaker belum mampu melaksanakan Konferensi Cabang menuju DPC Definitif, maka status DPC Caretaker tersebut ditinjau kembali.

  3. Susunan pengurus DPC terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

  4. Tata kerja DPC ditetapkan dalam Rapat Kerja DPC, dalam melaksanakan hasil-hasil Konferensi Cabang.

  5. Jika melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman pengurus DPC maka dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) melalui Rapat Koordinasi Antar Komisariat.

  6. Pada akhir masa jabatannya, pengurus DPC mempertanggungjawabkan segala Program dan kebijakannya dalam Konferensi Cabang.

 

Pasal 14

Tugas dan Wewenang

  1. Melaksanakan program-program kerja nasional organisasi di wilayah cabang yang diatur dalam keputusan DPC.

  2. Berkewajiban menjabarkan dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Konfercab/ Konfercabsus.

  3. Mengesahkan susunan pengurus Komisariat hasil Musyawarah Anggota Komisariat maksimal 1 (satu) bulan sejak laporan Musyawarah Anggota Komisariat diterima.

  4. Melakukan pemecatan sementara terhadap anggota yang di anggap melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan disiplin organisasi.

  5. Mempersiapkan pembentukan Komisariat-Komisariat baru dalam wilayah cabang bersangkutan.

  6. Melaksanakan pertemuan-pertemuan antar Komisariat dalam wilayah cabangnya.

  7. Bertugas memimpin seluruh kegiatan organisasi di tingkat DPC.

  8. Membangun sinergisitas dengan Alumni GMNI dan organisasi seasas lainnya dalam mengejawantahkan machtsvorming dan machtsweending di tingkat DPC.

  9. Menyampaikan laporan perkembangan DPC dan data base anggota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Presidium.

  10. DPC dapat membentuk Koordinator Komisariat bila terdapat minimal 3 (tiga) Komisariat dalam 1 (satu) Universitas/Perguruan Tinggi.

  11. Untuk menjalankan tugas-tugas organisasi, DPC dapat membentuk dan mengangkat biro-biro sesuai dengan kebutuhan.

  12. Melaksanakan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

 

Pasal 15

Rapat-Rapat Dewan Pimpinan Cabang

  1. Dalam menjalankan ketetapan Konferensi Cabang, DPC dapat membuat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan DPC yang ditetapkan dalam rapatDPC.

  2. Setiap keputusan dalam DPC, pada dasarnya diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

  3. Penetapan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dapat diambil jika keputusan tersebut menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi.

  4. Rapat DPC hanya sah jika di hadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus DPC.

  5. Untuk kepentingan keselamatan organisasi yang mendesak dimana ayat (4) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda maksimal 3x60 menit.

  6. Apabila ayat (4) dan (5) tidak terpenuhi, maka rapat DPC dianggap sah, bila dihadiri oleh 1/2n+1 dari pengurus DPC dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada rapat DPC berikutnya.

  7. Keputusan rapat DPC mengikat semua pengurus dan anggota DPCbersangkutan.

 

Pasal 16

Pengurus Komisariat

  1. Komisariat dapat dibentuk disetiap Universitas/Akademi/Sekolah Tinggi/Jurusan pada Akademi atau Sekolah Tinggi yang memiliki anggota minimal 10 orang.

  2. Pengurus Komisariat merupakan struktur organisasi yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional ditingkat Komisariat.

  3. Pengurus Komisariat dipilih oleh Musyawarah Anggota Komisariat dan disahkan oleh DPC.

  4. Susunan pengurus Komisariat terdiri dari seorang Komisaris, beberapa Wakil Komisaris, seorang Sekretaris, seorang Bendahara,dan beberapa Biro.

  5. Pada Universitas/Akademi/Sekolah Tinggi/Jurusan pada Akademi atau Sekolah Tinggi yang belum memiliki pengurus Komisariat, dibentuk pemangku sementara (caretaker) Komisariat oleh DPC yang bertugas mempersiapkan dan menyelanggarakan Musyawarah Anggota Komisariat.

  6. Tata kerja pengurus Komisariat ditetapkan dalam rapat kerja Komisariat.

  7. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pengurus Komisariat bertanggungjawab kepada DPC.

 

Pasal 17

Tugas Wewenang Pengurus Komisariat

  1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional organisasi ditingkat Universitas/Akademi/Sekolah Tinggi/Jurusan pada Akademi atau Sekolah Tinggi

  2. Menghimpun calon anggota, menarik uang pangkal, dan iuran serta pengadaan tentang kebijakan nasional organisasi kepada seluruh anggota ditingkat basis.

  3. Melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) dan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) mininal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

  4. Menyampaikan laporan perkembangan Komisariat secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada DPC.

  5. Melaksanakan pertemuan-pertemuan antar Komisariat.

  6. Dalam menjalankan tugas-tugas organisasi,pengurus Komisariat dapat membentuk Biro-Biro.

 

BAB III

PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

Kongres

  1. Diselenggarakan Presidium dengan dibantu oleh kepanitiaan Kongres yang dibentuk oleh Presidium.

  2. Rancangan materi, Acara dan tata tertib Kongres dipersiapkan oleh Presidium untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh sidang-sidang Kongres.

  3. Pembahasan Acara dan tata tertib dipimpin oleh Presidium dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

  4. Kongres sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPC Definitif.

 

Pasal 19

Peserta Kongres

  1. Peserta Kongres adalah utusan DPC Definitif yang jumlahnya berdasarkan kategori DPC yang bersangkutan.

  2. Peninjau Kongres adalah Presidium, Badan Tingkat Nasional, dan Biro-Biro Sekretariat Jenderal, KORDA, DPC Caretaker.

 

Pasal 20

Pengambilan Ketetapan-Ketetapan Kongres

  1. Ketetapan-ketetapan pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

  2. Dalam keadaan dimana terdapat pendapat-pendapat yang tidak dapat dipertemukan, Kongres dapat meminta Presidium untuk menjelaskan pokok persoalan.

  3. Apabila ayat (1) dan (2) tidak dapat dipenuhi, maka dilakukan mekanisme lobi maksimal 2x15 menit.

  4. Apabila ayat (1), (2) dan (3) tidak dapat dipenuhi, ketetapan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketetapan sah jika disetujui oleh minimal 1/2n+1 peserta yang mempunyai hak suara.

Pasal 21

Kongres Luar Biasa

  1. Kongres Luar Biasa hanya dapat diselanggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan minimal 2/3 (dua per tiga) DPC definitif.

  2. Rancangan Materi, Acara dan tata tertib Kongres Luar Biasa, dipersiapkan oleh Presidium untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Kongres Luar Biasa.

  3. Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Presidium dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

  4. Pelaksanaan Kongres Luar Biasa ditetapkan melalui Rakornas melalui inisiatif Presidium dan atau DPC yang disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) DPC definitif.

  5. Pengambilan keputusan dalam Kongres Luar Biasa mengacu pada pasal 18 Anggaran Rumah Tangga (ART).

 

Pasal 22

Rapat Koordinasi Nasional

  1. Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun oleh Presidium, dan dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh Presidium.

  2. Apabila ayat (1) tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) pasal 15 ayat 1, maka DPC-DPC dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional bila disetujui minimal2/3 (dua per tiga) DPC definitif.

  3. Rancangan materi, acara dan tata tertib disiapkan oleh panitia Rakornas.

  4. Penyampaian Progress Report secara nasional oleh Presidium, Korda dan DPC.

  5. Pembahasan acara dan tata-tertib dan Sidang-Sidang Pleno dipimpin oleh Presidium

  6. Sidang Komisi dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih yang dipilih dari peserta dan didampingi oleh Pengurus Presidium.

  7. Dalam setiap sidang-sidang komisi, Presidium berwenangmenjelaskan materi persidangan.

  8. Rapat Koordinasi Nasional sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) DPC definitif.

  9. Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Koordinasi Nasional pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

  10. Apabila ayat (8)tidak dapat dipenuhi, maka dilakukan mekanisme lobi maksimal 2x15 menit

  11. Apabila ayat (7) tidak dapat di lakukan, maka ketetapan Rapat Koordinasi Nasional sah apabila disetujui minimal½ n+1 peserta yang hadir.

 

Pasal 23

Forum Koordinasi Antar Cabang

  1. Diselenggarakan oleh Koordinator Daerah dalam suatu wilayah Provinsi dan/atau dari hasil kesepakatan DPC-DPC dengan membentuk Kepanitian dalam rapat antar cabang.

  2. Apabila ayat (1) tidak terlaksana maka rancangan materi, acara dan tata tertib disiapkan oleh panitia Forum Koordinasi Antar Cabang.

  3. Ketetapan-ketetapan dalam Forum Koordinasi Antar Cabang pada prinsipnya diambildengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

  4. Forum Koordinasi Antar Cabang memberikan hasil berupa usulan nama-nama pengurus Koordinator Daerah yang selanjutnya ditetapkan oleh Presidium melalui Rapat Pleno Presidium.

 

Pasal 24

Konferensi Cabang

  1. Diselenggarakan oleh DPC dibantu oleh panitia Konferensi Cabang yang dibentuk melalui Rapat DPC.

  2. Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh DPC dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

  3. Konferensi Cabang sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) Komisariat definitif.

  4. Verifikasi Komisariat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Konfercab.

  5. Ketetapan-ketetapan Konfrensi Cabang pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

  6. Apabila ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka dilakukan mekanisme lobi maksimal 2x15 menit.

  7. Jika ayat(4) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan dalam Konferensi Cabang dianggap sah jika disetujui minimal ½ n+1peserta yang hadir.

 

Pasal 25

Konfrensi Cabang Khusus

  1. Konferensi Cabang Khusus hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan 2/3 (dua per tiga) Komisariat definitif.

  2. Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh DPC dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

  3. Rancangan materi, acara dan tata tertib Konferensi CabangKhusus disiapkan oleh DPC, untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Konferensi Cabang Khusus.

  4. Pelaksanaan Konferensi CabangKhusus ditetapkan melalui Rapat Koordinasi Antar Komisariat atas inisiatif DPC.

  5. Ketetapan dalam Konferensi CabangKhusus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

  6. Apabila ayat (5) tidak dapat dipenuhi, maka dilakukan mekanisme lobi maksimal 2x15 menit.

  7. Jika ayat (5) tidak terpenuhi, maka ketetapan Konferensi Cabang Khusus sah jika disetujui ½ n+1 jumlah peserta yang hadir.

 

Pasal 26

Rapat Koordinasi Antar Komisariat

  1. Diselenggarakan 6 (enam) bulan sekali oleh DPC.

  2. Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) pasal 20 ayat (1), maka Komisariat-komisariat dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antar Komisariat bila disetujui oleh minimal ½ n+1 jumlah Komisariat definitif diwilayah cabang yang bersangkutan.

  3. Rapat Koordinasi Antar Komisariat sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Komisariat definitif.

  4. Rancangan materi, acara dan tata tertib Rapat Koordinasi Antar Komisariat disiapkan oleh DPC.

  5. Dapat memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan Konferensi Cabang Khusus.

  6. Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Koordinasi Antar Komisariat pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

  7. Apabila ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka dilakukan mekanisme lobi maksimal 2x15 menit

  8. Jika ayat (6) tidak dapat terpenuhi maka ketetapan Rapat Koordinasi Antar Komisariat sah apabila disetujui oleh minimal ½ n+1 jumlah peserta yang hadir.

 

Pasal 27

Musyawarah Anggota Komisariat

  1. Diselenggarakan oleh pengurus Komisariat.

  2. Musyawarah anggota Komisariat sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Komisariat yang bersangkutan.

  3. Rancangan materi, acara dan tata tertib musyawarah anggota Komisariat dipersiapkan oleh pengurus Komisariat, untuk selanjutnya ditetapkan dalam musyawarah anggota Komisariat.

  4. Ketetapan-ketetapan dalam musyawarah anggota Komisariat, pada dasarnya diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

  5. Apabila ayat (4) tidak dapat dipenuhi, maka dilakukan mekanisme lobi maksimal 2x15 menit

  6. Jika ayat (5) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan musyawarah anggota Komisariat sah bila disetujui oleh minimal ½ n+1 peserta yang hadir.

  7. DPC hadir dalam musyawarah anggota Komisariat sebagai peninjau, pengurus Komisariat sebagai anggota peserta kehormatan, dan utusan Komisariat lainnya sebagai undangan.

 

BAB IV

PENTAHAPAN KADERISASI

Pasal 28

  1. Pentahapan Kaderisasi pada dasarnya adalah proses kaderisasi untuk menunjang kesinambungan, kualitas kepemimpinan dan pengabdian organisasi.

  2. Setiap anggota adalah kader berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Presidium.

  3. Kaderisasi dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu :

    1. Kaderisasi Tingkat Dasar disingkat KTD

    2. Kaderisasi Tingkat Menengah disingkat KTM

    3. Kaderisasi Tingkat Pelopor disingkat KTP

 

BAB V

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 29

  1. Dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi.

  2. Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam tubuh organisasi serta tindakan lainnya yang menyimpang dari kebijakan organisasi.

  3. Dilarang menyebarluaskan paham, isu serta fitnah yang dapat menimbulkan permusuhan diantara anggota dan masyarakat pada umumnya.

  4. Larangan sebagaimana dalam ayat (1), (2) dan (3) tersebut diatas berlaku bagi seluruh anggota tanpa membeda-bedakan jenjang jabatan dalam organisasi.

 

Pasal 30

Penilaian Pelanggaran Organisasi

  1. Penilaian pelanggaran disiplin anggota dilakukan langsung oleh pengurus Komisariatbersangkutan dan secara tidak langsung oleh DPC.

  2. Penilaian pelanggaran disiplin oleh pengurus Komisariat dilakukan oleh DPC dengan memperhatikan pandangan anggota.

  3. Penilaian pelanggaran disiplin oleh DPC dilakukan oleh Presidium dengan memperhatikan pandangan pengurus Komisariat dan/atau anggota.

  4. Penilaian pelanggaran disiplin oleh Presidium dilakukan oleh Rapat Presidium, dibahas dan disahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional dan atau Kongres.

 

Pasal 31

Pelaksanaan Tindakan Disiplin

  1. Pelaksanaan tindakan disiplin dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi.

  2. Jenis tindakan disiplin dan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam peraturan dan keputusan organisasi.

  3. Presidium dapat melakukan pemecatan sementara terhadap salah satu dan atau beberapa Presidium yang melakukan pelanggaran disiplin.

  4. Anggota Presidium yang mengalami pemecatan sementara dapat melakukan pembelaan diri dalam Kongres.

  5. Presidium dapat melakukan penonaktifan terhadap pejabat pada struktur KORDA atau DPC/ DPC Caretaker yang melakukan pelanggaran disiplin organisasi

  6. DPC dapat melakukan pemecatan sementara terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin.

  7. Anggota yang mengalami pemecatan sementara dapat melakukan pembelaan diri dalam Kongres.

  8. Pemecatan diputuskan dalam Kongres setelah yang bersangkutan tidak dapat membela diri dalam Kongres.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

  1. Yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adalah perselisihan diantara anggota yang membahayakan keutuhan organisasi.

  2. Pedoman penyelesaian sengketa adalah kemurnian azas, keluhuran budi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi, persatuan dan kesatuan serta keutuhan organisasi.

 

Pasal 33

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa

  1. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi.

  2. Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk tim khusus yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

  3. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dan sengketa tersebut dinilai membahayakan keutuhan organisasi, maka pengurus organisasi pada hierarki diatasnya berhak mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu.

 

BAB VII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 34

  1. Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah seluruh harta benda yang dimiliki oleh organisasi.

  2. Organisasi berkewajiban memelihara harta benda dan diinventarisasikan secara baik.

 

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 35

Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

 

 

BAB IX

HIERARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 36

Tata urutan peraturan organisasi disusun secara hierarki sebagai berikut :

  1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

  2. Ketetapan Kongres

  3. Keputusan Rapat Koordinasi Nasional

  4. Peraturan Presidium

  5. Keputusan Presidium

  6. Instruksi Presidium

  7. Ketetapan Forum Koodinasi Antar Cabang

  8. Ketetapan Konferensi Cabang

  9. Keputusan Rapat Koordinasi Antar Komisariat

  10. Peraturan Dewan Pimpinan Cabang

  11. Keputusan Dewan Pimpinan Cabang

  12. Instruksi Dewan PimpinanCabang

  13. Ketetapan Musyawarah Anggota Komisariat

  14. Keputusan Pengurus Komisariat

 

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

  1. Segala sesuatu dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menimbulkan perbedaan penafsiran, dimusyawarahkan dalam Rapat Koodinasi Nasional.

  2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur dalam peraturan dan kebijakan organisasi.

  3. Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga (ART) ini masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan, harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini.

  4. Mekanisme organisasi untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) adalah :

  1. DPC melalui mekanisme Konferensi Cabang

  2. Pengurus Komisariat dipilih melalui mekanisme Musyawarah Anggota Komisariat.

 

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

  1. Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

  2. Anggaran Rumah Tangga(ART) ini disempurnakan kembali dalam Kongres XIX di Universitas Nusa Nipa Maumere, Sikka Provinsi NTT 9 September 2015 dan berlaku sejak ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Kabupaten Sikka, Provinsi NTT

Tanggal : 9 September 2015