PRESIDIUM
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
( G M N I )
Jl. Johar Baru II No.13, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560, Indonesia

Tentang Kami

Tentang Kami

Pengertian Dasar GMNI

GMNI lahir dengan identitasnya yang hakiki sebagai Organisasi Kader dan Organisasi Perjuangan yang berlandaskan ajaran Soekarno. Karena itu, dalam aktivitasnya terdapat prinsip-prinsip perjuangan yang harus tetap melekat dalam tubuh GMNI dan menjadi dasar perjuangan GMNI, yakni :

a). GMNI berjuang untuk rakyat,

b). GMNI berjuang bersama-sama rakyat.

 

SEJARAH 

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) lahir dari hasil proses peleburan 3 (tiga) organisasi kemahasiswaan yang memiliki kesamaan azas yakni Marhaenisme”ajaran Bung Karno. Ketiga organisasi tersebut adalah:

  • Gerakan Mahasiswa Marhaenis (GMM) yang berpusat di Jogjakarta

  • Gerakan Mahasiswa Merdeka yang berpusat di Surabaya

  • Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) yang berpusat di Jakarta

Gagasan untuk proses peleburan ketiga organisasi mahasiswa tersebut mulai muncul, ketika pada awal bulan September 1953, Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (GMDI) melakukan pergantian pengurus, yakni dari Dewan Pengurus lama yang dipimpin Drs. Sjarief kepada Dewan Pengurus baru yang diketuai oleh S.M. Hadiprabowo.

Dalam rapat pengurus GMDI yang diselenggarakan di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tercetus keinginan untuk melakukan fusi terhadap ketiga organisasi yang se-azas itu dalam satu wadah. Keinginan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan kedua organisasi yang lain, dan ternyata mendapat respon positif.

Sebagai tindak lanjut, maka dilakukanlah beberapa pertemuan antara ketiga pimpinan organisasi mahasiswa tersebut, hingga tercapailah kesepakatan pada pertemuan berikut yang dilakukan di rumah dinas Walikota Jakarta Raya (Bapak. Soediro), di Jalan Taman Suropati, akhirnya dicapai beberapa kesepakatan antara lain: ketiga organisasi setuju untuk melakukan fusi wadah (organisasi) bersama hasil peleburan tiga organisasi, berazaskan Marhaenisme Ajaran Bung Karnosepakat untuk mengadakan Kongres pertama GMNI di Surabaya.

Para pimpinan tiga organisasi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain: Dari Gerakan Mahasiswa Merdeka (1. Slamet Djajawidjaja, 2. Slamet Rahardjo, 3. Heruman), Dari Gerakan Mahasiswa Marhaenis (1. Wahyu Widodo, 2. Subagio Masrukin, 3. Sri Sumantri Marto Suwignyo), Dari Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia (1. S.M. Hadiprabowo, 2. Djawadi Hadipradoko, 3. Sulomo)

KONGRES I 

Dengan dukungan dari Bung Karno pada tanggal 23 Maret 1954 dilangsungkan Kongres I GMNI di Surabaya. Momentum inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi (Dies Natalis) GMNI. Hasil daripada Kongres I adalah pengesahan nama GMNI sebagai hasil fusi ketiga organisasi. Penetapan pimpinan nasional GMNI dengan M. Hadiprabowo sebagai Ketua Umum.

KONGRES II
Dilaksanakan di Bandung pada tahun 1956 dengan hasil sebagai berikut:

Konsolidasi internal organisasi, meningkatkan kualitas GMNI dengan mendirikan cabang-cabang baru di seluruh wilayah NKRI sebagai Ketua Umum DPP GMNI tetap M. Hadiprabowo.

KONGRES III 
Dilaksanakan di Malang pada tahun 1959 dengan hasil sebagai berikut:

Evaluasi pesatnya perkembangan cabang-cabang GMNI di Jawa, Sumatra, dan wilayah-wilayah lain. Pengembangan cabang-cabang baru GMNI di seluruh Kabupaten / Kota yang ada perguruan tingginya. Perubahan manajemen organisasi dari bentuk DPP menjadi Presidium. Ketua Presidium adalah M. Hadiprabowo.

Konferensi Besar GMNI di Kaliurang tahun 1959 Bung Karno memberikan pidato sambutan dengan judul “Hilangkan Sterilitiet dalam Gerakan Mahasiswa !”. Diteguhkannya kembali Marhaenisme sebagai asas perjuangan organisasi.

KONGRES IV

Digelar tahun 1962 di Jogjakarta, dengan hasilnya:

Peneguhan eksistensi organisasi dalam realitas sosial politik dan masalah kemasyarakatan. Kepengurusan Presidium antara lain: Bambang Kusnohadi (ketua), Karjono (sekjen), John Lumingkewas, Waluyo, Sutamto Digjosupato, Lusian Pahala Hutagaul, dll.

Konferensi Besar di Jakarta 1963 Bung Karno memberikan amanat yang pada intinya meminta GMNI untuk lebih menegaskan ideologi Marhaenismenya. Konferensi Besar di Pontianak 1965

Kongres V direncanakan berlangsung di Jakarta, tetapi batal akibat adanya GESTOK. Untuk itu konsolidasi organisasi dipindahkan ke Pontianak melalui forum Konferensi Besar, dengan hasil menetapkan kerangka program perjuangan dan program aksi bagi pengabdian masyarakat.

KONGRES V

Berlangsung tahun 1969 di Salatiga. Terjadi perdebatan sengit di dalam Kongres akibat infiltrasi dari rezim penguasa Orde Baru. Hasilnya: mengesahkan kepemimpinan nasional GMNI berupa DPP dengan Ketua Umum Soeryadi dan Sekjen Budi Hardjono.

KONGRES VI

Dilaksanakan tahun 1976 di Ragunan Jakarta dengan tema pengukuhan kembali independensi GMNI serta persatuan dan kesatuan dan sekaligus konsolidasi organisasi. Hasil Kongres ini adalah :

  • Penyatuan faksi-faksi yang ada di GMNI

  • Rekonsiliasi dengan powersharing untuk mengisi struktur kepemimpinan nasional

  • Pernyataan independensi GMNI

Pimpinan nasional berbentuk Presidium dengan kepengurusan sebagai berikut: Sudaryanto, Daryatmo Mardiyanto, Karyanto, Wisnu Subroto, Hadi Siswanto, Rashandi Rasjad, Teuku Jamli, Viktor S Alagan, Alwi F. AS, Emmah Mukaromah, Agung Kapakisar, Sunardi GM, Semedi.

KONGRES VII

Dilaksanakan di Medan tahun 1979, hasilnya adalah:

  • Konsolidasi organisasi dan konsolidasi ideologi secara optimal

  • Marhaenisme sebagai asas organisasi tidak boleh diubah

  • Penegasan independensi GMNI

  • Pengurus Presidium : Sutoro SB (Sekjen), Daryatmo Mardiyanto, Lukman Hakim, Sudaryanto, Kristiya Kartika, Karyanto Wirosuhardjo.

KONGRES VIII

Berlangsung tahun 1983 di Lembang, Bandung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah: Amir Sutoko (Sekjen), Suparlan, Sudiman Kadir, Suhendar, Sirmadji Tjondropragola, Hari Fadillah, Rafael Lami Heruhariyoso, Bismarck Panjaitan, Antonius Wantoro.

KONGRES IX

Berlangsung di Samarinda tahun 1986. Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah: Kristiya Kartika (Ketua), Hairul Malik (Sekjen), Sudirman Kadir, Sunggul Sirait, Agus Edi Santoso, I Nyoman Wibano, Suparlan, Adin Rukandi, Gerson Manurib.

KONGRES X

Berlangsung di Salatiga tahun 1989. Kepengurusan Presidium hasil Kongres ini adalah: Kristiya Kartika (Ketua), Heri Wardono (Sekjen), Agus Edi Santoso, Hendro S. Yahman, Sunggul Sirait, Ananta Wahana, Jhon A. Purba, Silvester Mbete, Hendrik Sepang.

KONGRES XI

Dilaksanakan tahun 1992 di Malang, hasilnya adalah sebagai berikut:

Adanya format baru hubungan antara kader GMNI yang tidak boleh lagi bersifat formal institusional, tetapi diganti jadi bentuk hubungan personal fungsional.

Kepengurusan Presidium adalah: Heri Wardono (Ketua), Samsul Hadi (Sekjen), Idham Samudra Bei, Teki Priyanto, Yayat T. Sumitra, Rosani Projo, Yori Rawung, Herdiyanto, Firmansyah.

KONGRES XII

Diadakan di Denpasar tahun 1996. Hasilnya adalah:

Perubahan pembukaan Anggaran Dasar dengan memasukkan klausul “Sosialis Religius”,“Nasionalis Religius”, dan “Progresive Revolusioner”. Menolak calon tunggal presiden RI, penghapusan program penataran P4, reformasi politik ekonomi RI.

Kepengurusan Presidium terdiri dari: Ayi Vivananda (Ketua), Achmad Basarah (Sekjen), Agus Sudjiatmiko, Abidin Fikri, Arif Wibowo, IGN Alit Kelakan, Deddy Hermawan, Sahala PL Tobing, Rudita Hartono, Hiranimus Abi, Yudi Ardiwilaga, Viktus Murin.

KONGRES XIII

Terjadi perpecahan dalam Kongres XIII. Sebagian ada yang menyelenggarakan Kongres di Kupang pada Oktober 1999. Sebagian lagi menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Semarang tahun 2001.

Presidium hasil Kongres Kupang adalah: Bambang Romada (Ketua), Viktus Murin (Sekjen), Arif Fadilla, Aleidon Nainggolan, Haryanto Kiswo, Klementinus R. Sakri, Kristantyo Wisnu Broto, Robby R F Repi, R.S. Hayadi, Renne Kembuan, Wahyuni Refi, Yusuf Blegur, Yori Yapani.

Sementara itu Presidium hasil Kongres Luar Biasa di Semarang pada Februari 2001 adalah sebagai berikut: Sony T. Danaparamita (Sekjen), Hatmadi, Sidik Dwi Nugroho, Sholi Saputra, Endras Puji Yuwono, Purwanto, Susilo Eko Prayitno, Tonisong Ginting, Donny Tri Istiqomah, Andre WP, Abdullah Sani, Bambang Nugroho, I Gede Budiatmika.

KONGRES XIV

Kepengurusan hasil Kongres Kupang meneruskan Kongres XIV di Manado dengan hasil kepengurusan Presidium sebagai berikut: Wahyuni Refi (Ketua), Donny Lumingas (Sekjen), Achmad Suhawi, Marchelino Paliama, Ade Reza Hariyadi, Hendrikus Ch Ata Palla, Yos Dapa Bili, Hendri Alma Wijaya, Moch. Yasir Sani, Haryanto Kiswo, Jan Prince Permata, Eddy Mujahidin, Ragil Khresnawati, Heard Runtuwene, Nyoman Ray.

Sementara itu kepengurusan hasil KLB Semarang meneruskan Kongres XIV di Medan, dengan hasil kepengurusan sebagai berikut: Sonny T. Danaparamita (Sekjen), Andri, Dwi Putro Ariswibowo, Erwin Endaryanta, Fitroh Nurwijoyo Legowo, Mangasih Tua Purba, Monang Tambunan, Alvian Yusuf Feoh, Abdul Hafid.

KONGRES XV (KONGRES PERSATUAN)

Dilaksanakan pada tahun 2006 di Pangkal Pinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan penyatuan dualisme kepengurusan yang ada di GMNI, hasilnya adalah sebagai berikut:

  • Penetapan AD/ART baru GMNI

  • Penetapan silabus kaderisasi dan GBPP GMNI

  • Hasil kepengurusan Presidium periode 2006-2008 adalah Deddy Rachmadi (Ketua), Rendra Falentino Simbolon (Sekretaris Jenderal).

Komite-Komite : Dihot Simarmata, Eko Sigit, Inyoman Sukataya, Sapto, Hermanus Tadon, Iwan Moniaga, Bobby Tobing, Ekber L. Watubun, Sri Utami, Syarizal Yusri, Kalamudin, Hari Nazarudin, Imam Yahya, Deysi Marisit, Taufik Ramadhan, Hairul Mumin, Refli Prima.

KONGRES XVI

Berlangsung di Wisma Kinasih Bogor pada Desember 2008, hasilnya adalah: Penyempurnaan AD/ART dan GBPP GMNI, Bentuk pimpinan nasional adalah Presidium dengan Ketua Rendra Falentino Simbolon dan Sekretaris Jenderal Cokro Wibowo Sumarsono, Penegasan sikap politik sebagai berikut:

  • Pernyataan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli

  • Mendesak segera dilaksanakannya Reforma Agraria

  • Menolak hutang luar negeri dalam bentuk apapun

  • Cabut UU Badan Hukum Pendidikan, UU Pornografi dan Pornoaksi serta UU Penanaman Modal

  • Nasionalisasi sepenuhnya aset-aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan amanat UUD 1945.

Kepengurusan Presidium periode 2008-2011: Rendra Falentino Simbolon (Ketua), Cokro Wibowo Sumarsono (Sekretaris jenderal). Komite-Komite : Ekber L. Watubun (Komite Organisasi), Tengku Ruly Fachrialsyah (Komite Politik), Robby Sirait (Komite Litbang), Rizky Alfarisi Siregar (Komite Kaderisasi), Bambang Wijaksono (Komite hubungan Luar), Husnul Hidayat (Komite Agiprop), Muhamad (Komite Advokasi), Heny Lestari (Komite Sarinah), Taufik Ramadhan (Komite Pengorganisasian lintas Sektoral), Musriat Hidayat (Komite Pengorganisasian Sumberdaya Pendukung Gerakan), Sugeng Tri Handoko (Komite Pengorganisasian Pelajar dan Mahasiswa).

KONGRES XVII

Kongres XVII dilaksanakan pada tanggal 21 - 28 Maret 2011 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kongres tersebut dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Andy Malaranggeng dan dihadiri oleh PPPA GMNI dan beberapa tokoh nasional untuk memberikan sambutan dan ceramah bagi peserta Kongres XVII, di antaranya : Dr. Soekarwo (Gubernur Jatim), Drs. Awang Farouk (Gubernur Kaltim), Drs Achmad Basarah (DPR RI), Walikota Balikpapan, Staf Kementrian Pertahanan RI, Prabowo Subianto, Surya Paloh dll.

Proses dialektika dan dinamika dalam forum Kongres XVII sangatlah demokratis, sehingga menegaskan kepada kepemimpinan Presidium berikut untuk melakukan pembenahan terhadap sistem keorganisasian, diantaranya penyeragaman sistem administrasi organisasi secara struktural, penyempurnaan silabus kaderisasi dan pembentukan cabang-cabang baru secara nasional.

Kepengurusan Presidium hasil Kongres XVII adalah sebagai berikut : Twedy Noviady Ginting (Ketua/Sumedang), Syaiful Anam (Sekjend/Pamekasan), Wilhelmus W Hadir (Ende), Markus L Wantania (Manado), Heri Bernad (Purwokerto), Elvis Z Watubun (Ambon), Edy Wijaya (Medan), Hariyadi (Bogor), Iman Munandar (Pekanbaru), Fereddy (Balikpapan), Faradian Ardiani (Malang Raya), Aren Frima (Lubuk Linggau), dan Asef Saefullah (Cirebon).

KONGRES XVIII

Kongres XVIII dilaksanakan pada tanggal 1 - 6 Juni 2013 di kota Blitar Provinsi Jawa Timur. Kongres XVIII dibuka oleh Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum PP PA GMNI, Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum.

Kongres XVIII merupakan kongres yang penyelengaraannya sangat berbeda dengan kongres-kongres sebelumnya. Dalam kongres ini, seluruh elemen masyarakat Blitar dilibatkan mulai dari akomodasi hingga keamanan untuk memastikan keseluruhan rangkaian acara dapat berjalan sesuai rencana. Para peserta kongres menginap di rumah warga, sementara itu kegiatan kongres berlangsung di area Istana Gebang Kota Blitar. Oleh karenanya, Kongres XVIII GMNI di Blitar disebut sebagai Kongres Kerakyatan.

Kongres XVIII berlangsung demokratis dan dinamis yang menghasilkan beberapa keputusan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kongres mengamanatkan kepada kepemimpinan Presidium berikut untuk melanjutkan pembenahan terhadap sistem keorganisasian, penetapan silabus kaderisasi, penetapan Garis-Garis Besar Pokok Perjuangan GMNI, pembentukan cabang-cabang baru, dan penetapan sikap politik GMNI.

Blitar, Bumi Bung Karno mengilhami lahirnya kepemimpinan Presidium hasil Kongres XVIII sebagai berikut : Twedy Noviady Ginting (Ketua/Sumedang), Bintar L. Pradipta (Sekjend/Jogjakarta), Christine Th.C Walangarei (Manado), Raden Karno Balubun (Manokwari), Wilhelmus W Hadir (Ende), Elvis Z Watubun (Ambon), Rofingatun Khasanah (Purwokerto), Eviyanti Kumala Dewi Batubara (Batam), Manik Suryandaru (Semarang), Ibnu Abdillah (Cirebon), Eva Manurung (Siantar), Yusrianto (Tangerang), Dedy Tri Rahmad (Denpasar), M. Farid (Bekasi), Galih Andreanto (Sumedang). Badan-Badan : Pius Agustinus Bria (Kupang), Rolando Parulian Tamba (Purwokerto).

Seiring perjalanan waktu, dalam rangka mensinergikan kerja-kerja organisasi, terjadi perubahan komposisi kepengurusan Presidium menjadi sebagai berikut: Twedy Noviady Ginting (Ketua/Sumedang), Bintar L. Pradipta (Sekjend/Jogjakarta), Christine Th.C Walangarei (Manado), Raden Karno Balubun (Manokwari), Wilhelmus W Hadir (Ende), Elvis Z Watubun (Ambon), Rofingatun Khasanah (Purwokerto), Eviyanti Kumala Dewi Batubara (Batam), Ibnu Abdillah (Cirebon), Yusrianto (Tangerang), Dedy Tri Rahmad (Denpasar), Pius Agustinus Bria (Kupang), Muhammad Derajad (Pasuruan), Hari Suhud (Garut), Amilan Hatta (Sumbawa). Badan-Badan : Pius Agustinus Bria (Kupang/rangkap), Rolando Parulian Tamba (Purwokerto), Muhammad Derajad (Pasuruan/rangkap).

KEPUTUSAN KOMISI POLITIK KONGRES XVIII GMNI

POINTER SIKAP POLITIK GMNI PERIODE 2013-2015

  1. GMNI menolak setiap gerakan separatis di Aceh, Papua, dan Maluku dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia !

  2. GMNI menolak segala bentuk liberalisasi pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang mengancam kepentingan nasional !

  3. GMNI mendesak pemerintah NKRI untuk melakukan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah kepulauan dan perbatasan !

  4. GMNI mendesak pemerintah untuk segera menjalankan agenda reforma agraria beserta infrastruktur pendukungnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria !

  5. GMNI mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional yang berkpribadian dan berkebudayaan Indonesia sesuai dengan cita-cita negara Republik Indonesia !

  6. GMNI mendesak pemerintah untuk menyelesaikan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan aspek geopolitik, ekonomi, dan nilai-nilai kearifan lokal !

  7. GMNI menolak segala bentuk sistem yang menindas buruh, serta mendorong upaya-upaya peningkatan kualitas dan kukesejahteraan bagi kaum buruh !

  8. GMNI mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemilu !

  9. GMNI mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengusaha lokal dan nasional !

  10. GMNI mendesak pemerintah untuk segera menindak tegas perusahaan yang telah nyata merusak lingkungan dan mengancam negara kesatuan republik Indonesia !

  11. GMNI mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk membangun media massa dan penyiaran yang lebih edukatif, berbudaya, serta berkepribadian Indonesia !

  12. GMNI mendesak pemerintah untuk memperbaiki sistem perekonomian nasional yang mengedepankan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia !

  13. GMNI mendesak pemerintah untuk lebih tegas mengatasi segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar dan menetapkan batas-batas wilayah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia !

  14. GMNI mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi (yang melibatkan elit lokal dan nasional), kasus-kasus hukum lainnya dan pelanggaran HAM berat.

  15. GMNI mendesak pemerintah dan MPR untuk mengkaji UUD 1945 hasil amandemen sehingga sesuai dengan ideologi Pancasila.

  16. GMNI mendesak pemerintah dan DPR segera melakukan perbaikan pada setiap peraturan perundang - undangan agar sesuai dengan kepentingan nasional.

  17. GMNI mendesak kepada pemerintah untuk membuka akses informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  18. GMNI mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan program kemandirian pangan beserta infrastruktur pendukungnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

  19. GMNI mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masuknya dana asing di Indonesia.

  20. GMNI mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk mencegah dan menuntaskan konflik-konflik bernuansa sara di Indonesia.

  21. GMNI mendesak pemerintah untuk segera melakukan nasionalisasi secara bertahap terhadap aset-aset yang dikuasai asing!

  22. GMNI mendesak pemerintah untuk segara menetapkan Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia!

  23. GMNI mendesak pemerintah untuk segara melakukan pemerataan distribusi PNS di seluruh indonesia khususnya di daerah - daerah pelosok.

  24. GMNI mendesak pemerintah untuk menetapkan tokoh-tokoh pejuang menjadi pahlawan nasional.

  25. GMNI mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan kaum marhaen sebagai implementasi dari ideologi Pancasila!

  26. GMNI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah demi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

KONGRES XIX

Kongres XIX yang diselenggarakan di Maumere, Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur , 5 -10 September Tahun 2015 dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo. Hadir Ketua DPP PA GMNI, Drs Ahmad Basarah, MH., bersama pengurus DPP PA GMNI lainnya, yakni Dr.Andreas Hugo Pareira, MA., Eva Kesuma Sundari, Wahyuni Refi, Ugik Kurniadi. Turut dihadiri Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang juga alumni GMNI dan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya (Alumni GMNI).

Ditengah hiruk pikuk dinamika organisasi, Kongres yang mengusung tema “Mewujudkan Kedaulatan Maritim Indonesia Melalui Trisakti Bung Karno” berjalan secara demokratis dengan semangat kekeluargaan selaku kaum Nasionalis. Sehingga, selain merumuskan strategi pengembangan organisasi dan kaderisasi selama satu periode kepengurusan Forum Kongres XIX mampu mengukir sejarah baru dalam setiap dinamika pergantian kepemimpinan di tingkat Presidium GMNI. Buktinya, forum Kongres secara aklamasi melahirkan kepemimpinan Presidium GMNIsebagai berikut :

Ketua Chrisman Damanik (Purwokerto), Komite Kaderisasi dan Ideologi Ahmad Tabroni(Sumedang), Komite Organisasi Remon Amtu (Ambon), Komite Politik, Keamanan Fariz Rifqi Ihsan (Surabaya), Komite Reforma Agraria Desta Ardiyanto (Bogor), Komite Agitasi dan Propaganda Makruf (Pamekasan), Komite Lintas Sektoral dan Hubungan Antar Lembaga Jayadi (Sumbawa), Komite Kemaritiman Sitori Mendrofa (Gunung Sitoli Nias),
Komite Pergerakan Sarinah Wasanti (Balikpapan), Komite Hukum, HAM dan Perundang-undangan Efniadyansah (Palembang), Komite Pendidikan dan Kebudayaan Widya Fattah Almis (Pekanbaru), Komite Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan Mochammad Nday Hidayat (Lebak), Komite Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Herimanto (Sikka), Komite Sosial dan Bencana Alam Ahmad Maskuri (Bengkulu), Komite Hubungan luar Negeri Ariel Sharon (Bojonegoro), Sekretaris Jenderal Pius A. Bria (Kupang), Bendahara Christin Walangarei (Manado). Badan Kaderisasi Nasional Andy junianto Barus (Medan),Badan Hukum dan Advokasi Gerakan Ojak LBHA TI (Purwokerto), Badan Informasi, riset dan teknologi Refyansah (Jakarta Pusat), Badan Penelitian dan Pengembangan Nasional Dwi Agus Setiawan (Tegal).

KEPUTUSAN KOMISI POLITIK KONGRES XIX GMNI

  1. GMNI perlu mendesak ke Pemerintah meratakan pembangunan infrastruktur baik dari segi pendidikan, ekonomi di daerah-daerah.

  2. GMNI mendesak kepada Pemerintah untuk memberikan pengakuan kepada provinsi-provinsi kepulauan yang ada di NKRI

  3. GMNI mendesak kepada Pemerintah untuk memperhatikan daerah-daerah yang sedang di exploitasi pertambangannya.

  4. GMNI mendesak kepada Pemerintah agar gunung sinabung menjadi bencana nasional.

  5. GMNI harus menantang dan menjadikan musuh besar yang namanya neoliberalisme, kapitalisme dll.

  6. GMNI mendesak kepada Pemerintah agar supaya menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila.

  7. GMNI mendesak kepada Pemerintah lebih memperkuat pertahanan di poros maritim

  8. GMNI mendesak kepada Pemerintah supaya menuntaskan pelangaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di daerah-daerah.

  9. GMNI harus berkoordinasi aktif di setiap DPC-DPC yang di daerah.

  10. GMNI harus mendesak Pemerintah membuat kurikulum terkait dengan pancasila.

  11. GMNI perlu mengkritisi kabinet Jokowi- Jusuf Kalla yang tidak menjalankan Trisakti Bung Karno dan Nawa Cita.

  12. GMNI perlu mendesak kepada Pemerintah supaya pembangunan di kususkan pada daerah-daerah terpencil.

  13. GMNI mendesak kepada Pemerintah harus menyelesaikan tindakan separatis karena di angap mengangu keutuhan NKRI.

  14. .GMNI harus membuat front nasional di tingkat buruh, tani, nelayan dan PKL.

  15. GMNI harus meningkatkan kader Marhaenis baik dari segi pendidikan, politik, budaya dll.

  16. GMNI harus menjadi garda terdepan untuk membela kaum marhaen

  17. GMNI harus mendesak kepada Pemerintah untuk menjalankan UU PA No 4 Tahun 1960

  18. GMNI mendesak kepada Pemerintah agar supaya menghapus yang namanya otonomi kampus.

  19. GMNI mendesak kepada pemerintah untuk mempertegas terkait UUD No 33 Tahun 1945 ayat 1,2,3

  20. GMNI mendesak kepada Pemerintah untuk mempercepat pemekaran provinsi baru yang ada di daerah-daerah.

  21. GMNI mengkritisi kabinet kerja yang tidak berjalan maksimal

  22. GMNI mendesak Pemerintah untuk melindungi para korban (TKI) di luar negara Indonesia.

  23. GMNI mendesak kepada Pemerintah untuk lebih serius menangani masalah ekonomi dan turunnya mata uang rupiah.