Aliansi Pengawal Demokrasi Geruduk Bawaslu Kabupaten Pacitan
Aliansi Pengawal Demokrasi Geruduk Bawaslu Kabupaten Pacitan (Foto :Istimewa)

Aliansi Pengawal Demokrasi Geruduk Bawaslu Kabupaten Pacitan

Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan yang terdiri dari berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) se-kabupaten pacitan diantaranya GMNI, HMI, PMII, IMM, Pemuda Muhammadiyah, Pacitan Institute, ICP, melakukan audiensi dengan Bawaslu kabupaten Pacitan, Audiensi ini di maksudkan untuk meminta kejelasan terkait temuan dugaan pelanggaran selama proses tahapan PILKADA 2020, (Senin, 06/04/20).

Ketua Aliansi sekaligus Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pacitan, Bung Tonis, mengatakan bahwa peran serta masyarakat adalah ujung tombak suksesnya proses demokrasi, maka sudah menjadi keharusan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus turut aktif berperan dalam pengawalan demokrasi, dengan harapan proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan amanah undang-undang.

“Saya sangat mengapresiasi upaya yang selama ini telah Bawaslu kabupaten Pacitan lakukan dalam hal sigapnya menangani beberapa temuan pelanggaran, namun sangat disayangkan ada banyak temuan pelanggaran yang menguap begitu saja tanpa ada penjelasan ke publik. Padahal Bawaslu kabupaten Pacitan wajib memberikan jaminan kepada publik untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, ungkap Muhamad Tonis dzikrullah selaku ketua Aliansi.

Selain itu, syahri yang merupakan sekertaris Aliansi mengatakan bahwa, Bawaslu kabupaten Pacitan kurang serius dalam menindak temuan pelanggaran. “Banyak temuan dugaan pelanggaran yang tidak jelas ujungnya, merupakan ketidak seriusan Bawaslu dalam menangani temuan pelanggaran. Temuan dugaan Pelanggaran disiplin dan netralitas ASN yang dulu sempat menghebohkan, nyatanya sekarang juga tidak ada kabarnya lagi”, ucap Syahri yang merupakan Ketua PMII Pacitan.

Audiensi berjalan dengan alot, tujuan daripada audiensi adalah keterbukaan informasi mengenai hasil-hasil penanganan dugaan pelanggaran selama tahapan Pilkada 2020. Muhamad Tonis juga mendesak pihak Bawaslu kabupaten Pacitan untuk memberikan salinan data/hasil kajian dugaan pelanggaran.

Dengan merujuk pada beberapa undang-undang yang ada terkait keterbukaan informasi publik, kami meminta Bawaslu pacitan memberikan salinan dokumen hasil kajian dugaan pelanggaran, namun kami di bantah dengan putusan Bawaslu kabupaten Pacitan yang menjelaskan bahwa ada beberapa informasi yang memang tidak bisa di jadikan konsumsi publik.

Mendengar bantahan tersebut, Muhamad Tonis berkesimpulan bahwa Bawaslu Pacitan tidak paham dengan hierarki Hukum, “alasan penolakan permohonan oleh Bawaslu dengan alasan putusan Bawaslu menurutnya menunjukan ketidakmampuan Bawaslu kabupaten Pacitan dalam memahami hirarki undang-undang. Apapun alasannya, undang-undang semestinya tidak bisa dibantah hanya dengan putusan bawaslu. perjuangan belum selesai, kami akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengawal hal ini”, tutup Muhamad Tonis kepada awak Media.

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply