DPK Hukum GMNI Tegal : Menyesalkan Kebijakan UPS Tegal ditengah Kondisi Kota Tegal sedang di Isolasi

DPK Hukum GMNI Tegal : Menyesalkan Kebijakan UPS Tegal ditengah Kondisi Kota Tegal sedang di Isolasi

Tegal,Gmni.or.id – Ditengah adanya pandemi global SARS-CoV-2 atau lebih sering dikenal Virus Corona di Indonesia akhir-akhir yang membuat Pemerintah Kota Tegal mengeluarkan kebijakan local lockdown (isolasi wilayah) berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal No.443.1/002 tanggal 27 Maret lalu dan berlaku selama 4 bulan kedepan, ini berimbas pada berkurangnya kegiatan perekonomian di tingkat Regional Kota Tegal. (Selasa,30/03/ 20)

Kondisi ini mengakibatkan pemasukan ekonomi warga masyarakat Kota Tegal yang sebelumnya relatif stabil sekarang tidak menentu atau tidak jelas. Situasi yang seperti lembaga pendidikan setingkat Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Tegal justru mengeluarkan kebijakan yang dianggap membebankan masyarakat di wilayah Kota Tegal khususnya masyarakat yang berkuliah di Universitas Pancasakti Tegal, kampus mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait administrasi kampus,

Administrasi mengenai pembayaran UTS(e-UTS) yang dilaksanakan pada tanggal 20–24 April 2020 dengan tenggang waktu pembayaran 01–15 April 2020, Pendaftaran Kuliah Kerja Nyata dengan tenggang waktu pembayaran 30 Maret-17 April 2020 tetap dibayar normal seperti biasanya dianggap membebankan bagi mahasiswa tanpa adanya kompensasi waktu atau pengurangan biaya Administrasi dengan mempertimbangkan situasi isolasi wilayah seperti ini, harusnya kampus memberikan dispensasi admnistrasi baik waktu maupun besaran biaya kepada mahasiswanya.

Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Hukum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tegal turut bersimpatik atas kejadian tersebut dan Mendesak pihak Kampus UPS Tegal segera mempertimbangkan untuk merubah kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang tidak merugikan mahasiswa hingga situasi perekonomian dan sosial masyarakat Kota Tegal normal kembali, karena dianggap kebijakan tersebut tidak mengedepankan unsur Kemanusiaan.

Dewan Pengurus Komisariat Hukum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Tegal berharap agar proses belajar mengajar online yang dilakukan kampus dapat dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas, Ketua DPK Hukum Gmni Tegal Bung Teqwi Ghana beranggapan terkait kebijakan tersebut terlalu memberatkan, disamping itu perkuliahan yang berbobot bagi mahasiswa belum dirasa cukup didapatkan oleh mahasiswa, mahasiswa hanya diberi tugas dan materi melalaui power point tanpa dijelaskan oleh pembimbing (Dosen) secara komprehensif, sehingga banyak muncul kebingungan yang terjadi di tengah-tengah pembelajaran oleh mahasiswa, dibandingkan dengan kampus besar lainnya yang berada di Wilayah Jawa Tengah mereka justru lebih dahulu menerapkan Video Conference antara Dosen dan Mahasiswanya yang dirasa lebih efektif ditengah kondisi yang seperti ini (Isolasi Wilayah)

Melihat hal ini seharusnya pihak Universitas sama-sama dapat merubah pandangan dan dapat memahami situasi yang terjadi dengan tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan mahasiswanya, sesuai dengan pasal 28C ayat 1 UUD NRI tahun 1945 tertulis dengan jelas bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan perlu digaris bawahi dalam pernyataan tersebut tertulis “setiap orang berhak mengembangkan diri” sedangkan yang dilakukan oleh pihak Universitas saat ini justru sebaliknya, Universitas menghambat mahasiswanya untuk dapat berkembang, maka dari itu Pihak Universitas harus segera melakukan evaluasi sistem perkuliahan serta administrasi Universitas yang masih kurang efektif dan membebankan mahasiswa UPS Tegal.

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply