DPP GMNI Kawal Konflik Agraria di Pantura Jawa Tengah

DPP GMNI Kawal Konflik Agraria di Pantura Jawa Tengah

DPP GMNI Immanuel Cahyadi – Sujahri Somar melalui Bidang Reforma Agraria menggelar diskusi bersama Masyarakat Pantai Utara Jawa Tengah yang berkomitmen bersama-sama menyelesaikan serta mengawal sampai tuntas Konflik-Konflik Agraria di Pantai Utara Jawa Tengah.

Didalam diskusi tersebut juga dihadiri oleh beberapa Tokoh Muda dan Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal GMNI melalui Ketua Bidang Reforma Agraria DPP GMNI menjelaskan bahwa terjadinya Konflik Agraria yang selama ini bermula dari pengelolaan sistem yang salah oleh Pemerintah, maka tidak sedikit KonflikAgraria yang terjadi justru berujung pada intimidasi hingga kriminalisasi terhadap masyarakat yang masih menggantungkan kebutuhan hidupnya dari lahanyang mereka garap, sehingga masyarakat yang masih menggantungkan kebutuhanhidupnya dari lahannya.

Masyarakat tidak banyak berani melawan manakalaada intimidasi atau kriminalisasi baik secara fisik maupun psikologi untuk tidak boleh lagi menggunakan lahan tersebut karena lahannya sudah atau akan
beralih peruntukan kepada para investor yang berkepentingan membuka lahan mereka demi profit pribadi ataupun kelompok tertentu.

Menurut ketua bidang Reforma Agraria DPP GMNI, “selama ini pemerintah jelas tidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 apalagi banyak sekali peraturan dibawahnya yang bertentangan dengan peraturan diatasnya terkhusus pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan atau kebijakan sesuai dengan otonominya masing-masing namun banyak kebijakan yang diambil justru bertentangan dari cita-cita murni UUPA tersebut, dengan alasan demi meningkatkan devisa daerah atau percepatan pertumbuhan perekonomian padahal secara terang-terangan dibelakang kita semua tahu bahwa itu hanya demi kepentingan kelompok tertentu saja akan tetapi banyak memakan korban dari masyarakat kecil yang terdampak dari investasi percepatan pembangunan tersebut seperti contoh petani yang tidak dapat lagi bertani karena lahannya dirubah menjadi bangunan.”

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain perlu adanya upaya preventif,
represif serta persuasif yang masif dan tersistematis dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat utamanya GMNI yang berada didaerah-daerah sebagai garda terdepan organisasi yang turut serta menjaga kedaulatan hak atas tanah kepada siapa yang tepat mengelolanya demi kemaslahatan dan keadilan sosial serta pemberantasan mafia-mafia tanah yang saat ini masih ada sehingga terwujudnya reforma agraria sejati seperti cita-cita Undang Undang Dasar  NRI 1945 dan UUPA Nomor 5 tahun 1960 bukan lagi sebagai mimpi, guide to action.

Irfan Fajar Satriyo Nugroho (Ketua DPP GMNI Bidang Reforma Agraria)

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply