DPP GMNI Desak Pemerintah Serius Dalam Mengembangkan Koperasi

DPP GMNI Desak Pemerintah Serius Dalam Mengembangkan Koperasi

DPP GMNI meminta serius dalam mengembangkan koperasi di Indonesia, hal tersebut diutarakan oleh Faisal Akbar Ketua DPP GMNI Bidang Koperasi dan Kewirausahaan. (12/02/2020)

Koperasi sebagai soko guru bagi perekonomian Indonesia harus benar-benar mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan koperasi yaitu; Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi menjadi instrumen penting dalam memajukan ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yaitu Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.

Sampai hari ini belum ada program-program unggulan yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM yang baru yaitu Pak Teten Masduki, padahal setelah dilantik menjadi Menkop UKM beliau berkata akan merancang program 100 hari jadi Menteri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Kewirausahaan jumlah Koperasi tahun 2014 sebanyak 212.570 unit sampai dengan 2017 telah dibubarkan sebanyak 40.013 unit. Dan hingga saat ini data sangat sementara 31 Desember 2019 koperasi aktif sebanyak 123.048 unit koperasi di Indonesia (data: depkop.id). hal itu menunjukan adanya penurunan jumlah koperasi dari Menteri sebelumnya hingga Menteri yang menjabat hari ini.

Kebijakan Reformasi Total Koperasi oleh Menteri sebelumnya yang hanya mengejar kualitas, dengan menyasar badan-badan koperasi nakal dan mati suri belum serius dalam menjalankan amanat UUD pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menjadikan  perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sehingga dalam hal ini kami menaruh kecurigaan pada pemerintah hari ini lebih mementingkan dan ingin menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang tidak sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia dan jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Dengan begitu saya berharap kepada pemimpin Kementerian yang baru tidak hanya mampu membubarkan tapi mampu membentuk dan memberdayakan koperasi sebagai suatu badan usaha ekonomi kerakyatan di era digitalisasi sekarang ini. Kami dari DPP GMNI periode 2019-2022 menagih janji Pak Teten mengenai target program 100 hari kerjanya yang disampaikan pada publik.

Atas penjelasan diatas, menyikapi problematika tumbuh kembangnya koperasi, maka DPP GMNI meminta:

  1. Pemerintah serius dalam menjadikan koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan demi menjadikan gerakan cinta koperasi sebagai soko guru perekonomian Nasional.
  2. Memberikan pelatihan Nasional terhadap pelaku atau anggota koperasi mengenai manajemen koperasi yang sehat dan dinamis di era digitalisasi.
  3. Memperkuat database koperasi sebagai instrumen dalam menyisir pelaku-pelaku koperasi yang nakal.
  4. Membentuk dan memberdayakan koperasi dan UKM dengan sungguh-sungguh sesuai amanat UU No. 25 Thn 1992
  5. Menyediakan pasar bagi pelaku koperasi usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ketua Bidang Koperasi dan Kewirausahaan DPP GMNI

Faisal Akbar

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply