DPP GMNI Dorong Pemerintah Libatkan Organisasi Mahasiswa Dalam Pengawasan Program Dan Dana Desa
Sugeng Hariono (Ketua bidang pembangunan Desa dan daerah tertinggal DPP GMNI)

DPP GMNI Dorong Pemerintah Libatkan Organisasi Mahasiswa Dalam Pengawasan Program Dan Dana Desa

Jakarta, Gmni.or.id – Dalam desa terdapat perangkat pemerintahan dan masyarakat yang secara langsung dapat menerima kebijakan dari pemerintah. Perangkat pemerintahan desa yang dimaksud berdasarkan pada UU No. 06 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan subjek serta objek kebijakan ialah masyarakat/penduduk yang ada di dalam desa.

Secara Yuridis, aturan main tentang desa terutama UU tentang Desa dapat terbilang baik walaupun pada saat-saat tertentu UU tersebut dapat di rivisi dalam rangka mengikuti ataupun menyeseuaikan perkembangan zaman. UU Desa yang di tetapkan pada tahun 2014 memiliki suatu konsepsi dan visi tentang desa. Dalam hal ini, sebagai sebuah aturan main yang dibentuk oleh pemerintah masyarakat tidak dapat memandang sebelah mata. Adapun konsepsi dan visi dari pada UU Desa yaitu menjadikan desa mandiri, berdaulat, berkepribadian dan demokratis serta memiliki kewenangan penuh dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan desa dalam hal mengatur, mengurus yang bertujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu, desa telah mendapatkan pengakuan yang kongkrit dari negara dengan terbitnya UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.

“Mengingat desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam pembangunan, sebagaimana yang telah dikonsepsikan dalam Nawacita Jokowi pada periode pertama kabinetnya sampai periode yang kedua tentunya kebijakan, program dan anggran yang bermuara ke desa menjadi perhatian serius,” ungkap Ketua bidang pembangunan Desa dan daerah tertinggal DPP GMNI, Sugeng Hariono.

Sugeng Hariono mengungkapkan, hampir semua kementerian dan lembaga dari tingkat pusat berafiliasi ke desa dengan jumlah anggaran yang disediakan cukup fantastis yaitu 72 triliun rupiah. Dalam proses pengalokasiaan anggaran atau dana desa tersebut, kementerian keuangan dibawah kendali Sri Muliani melakukan pembaharuan sistem alokasi dan yang terbaru pada tahun 2020 ialah Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM-SPAN) yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Disatu sisi, perbaikan-perbaikan sistem yang dilakukan pemerintah dapat dinilai baik. Akan tetapi, perbaikan kehidupan dalam pengelolaan anggaran dana desa di tingkat desa belum juga masuk kategori memuaskan. Pasalnya, suasana politik ekonomi penggunaan dana desa oleh pemerintah desa masih belum tepat sasaran dan terjadi pelanggaran sehingga tidak sedikit kepala desa terjerat masalah hukum.” jelasnya dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Minggu (09/3/2020).

Berdasarkan data pada tahun 2015 tercatat 15 Kepala Desa menjadi tersangka korupsi dana desa, pada tahun 2016 meningkat menjadi 32 kepala Desa, 2017 meningkat menjadi 65 Kepala Desa, pada semester I tahun 2018 ada 29 Kepala Desa dan tahun 2019 terdapat 46 kasus korupsi anggaran dana desa. Tentu, dengan data tersebut perbaikan sistem yang ada perlu dipertanyakan urgensinya apabila setiap tahunnya kasus korupsi dana desa terus meningkat.

“Kami mendorong, agar Potensi-potensi korupsi dana desa perlu diantisipasi sebab apabila hal tersebut menjadi semakin meningkat maka rakyatlah yang menjadi korban. Pertama, Kemendes PDTT RI semakin genjar melibatkan organisasi mahasiswa untuk terlibat dalam pengawasan program dan dana desa. Kedua, Kemendes PDTT secara resmi bekerja sama kepada organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan untuk menyukseskan program pemberdayaan desa terutama pada aspek hukum, pertanian, lingkungan, pendidikan, teknologi informasi, keamanan dan kesehatan. Ketiga, Menghimbau kepada seluruh DPD dan DPC GMNI se-Indonesia agar ikut serta dalam pendampingan pengelolaan anggaran dana desa terhadap desa binaan atau desa advokasi nya masing-masing dan berkoordinasi kepada instansi terkait dalam hal pengawasan program dan dana desa serta ikut aktif dalam program pemberdayaan desa maupun pendidikan masyarakat desa, Dan keempat, segera agar Kemendes PDTT berkolaborasi dengan Kementerian dalam negeri terkait pendirian perpustakaan di desa-desa, mengingat urgent nya pembangunan SDM di desa.

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply

Close Menu