DPP GMNI Menuntut Dikembalikannya Hak Belajar 28 Mahasiswa UKI-Paulus yang di-Drop Out karena Menyuarakan Aspirasi

DPP GMNI Menuntut Dikembalikannya Hak Belajar 28 Mahasiswa UKI-Paulus yang di-Drop Out karena Menyuarakan Aspirasi

Perwakilan mahasiswa lembaga aspiratif Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) sebanyak 11 orang telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR-RI. Hal ini di dasarkan atas keputusan surat D.O (Drop out) terhadap 28 orang mahasiswa(i) oleh UKI Paulus di bawah Pimpinan Dr.Agus Salim selaku Rektor .

Pertemuan berlangsung di ruang Komisi X Gedung Nusantara 1 senayan tersebut turut dihadiri Andi Lukman selaku perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah IX sulawesi & gorongtalo dan Natalia Paranoan selaku Wakil Rektor IV UKI Paulus,senin (24/02/2020)

Pertemuan berlangsung di ruang Komisi X Gedung Nusantara 1 Senayan

“Kami melihat bahwa Rektor UKIP membuat keputusan secara sepihak.memberikan keputusan D.O sama saja membunuh masa depan 28 anak bangsa ini”

Seperti diketahui, keputusan rektor tersebut terjadi karena aksi damai demonstrasi di kampus yang menuntut adanya peraturan rektor mengenai kriteria pengurus himpunan yang tak mempunyai legal standing dalam statuta.

ini bukti sebuah kemunduran dunia lembaga akademik, Sejatinya kampus adalah tempat pengembangan diri dan kebijakan akan tetapi rektor terlalu otoriter dan anti kritik”

Selaku perwakilan dari korban kekerasan akademik pihaknya meminta kepada komisi X untuk memfasilitasi dalam menentukan solusi terbaik tanpa ada yang di rugikan, yaitu meminta Rektor mencabut SK D.O tersebut

Pada kesempatan ini kami juga meminta bapak nadiem makarim (kemendikbud) untuk turun langsung menyelesaikan masalah ini. Mengingat pak menteri dalam visi misi soal model pendidikan merdeka belajar.
unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kebebasan berpikir dimana dalam proses berpikir tersebut mengkritisi kebijakan-kebijakan yang mengekang ruang belajar mahasiswa di ruang publik diatur dalam Undang-undang. “Katakanlah mahasiwa tersebut salah menurut pihak kampus,tetapi apakah kemudian D.O menjadi solusi dalam keputusan yang final? Dimana didalam pasal 31 UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan . Imbuh salah seorang Perwakilan Mahasiswa yang di Drop Out tersebut.

Adapun hasil keputusan dalam RDPU yang dipimpin oleh Dedi Yusuf selaku wakil Ketua Komisi X DPR RI, ialah:

1.Mencabut Sk D.O No.006/SK/UKIP.02/2020 dan mengembalikan hak belajar kepada 28 mahasiswa paling lama 14 sejak tanggal 24 Februari 2020 serta melakukan pembinaan kembali
2.Melakukan peninjauan ulang peraturan rektor tentang organisasi kemahasiswaan 3.Melakukan komunikasi yang intensif antara Rektor,Yayasan,Perwakilan otangtua Mahasiswa dan Mahasiswa
4.Komisi X DPR RI meminta L2DIKTI untuk memberikan laporan hasil penyelesaian dalam 30 hari kerja.

Ditempat yang berbeda saat ditemui oleh perwakilan Mahasiswa UKI-Paulus Makasar Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi yang juga turut mendampingi 28 Mahasiswa UKI Paulus Makasar yang diberi sanksi DO oleh kampus akibat menyuarakan aspirasi dalam RDPU dengan komisi X DPR RI Berpendapat Tindakan yang dilakukan Sepihak oleh Rektorat merupakan kebijakan yang sewenang-wenang. Untuk itu DPP GMNI meminta kepada Kopertis Wilayah IX untuk segera bertindak, Jangan sampai Pemecatan yang dilakukan oleh Rektor UKI-Paulus kemudian mengorbankan masa depan 28 orang Mahasiswa tersebut.

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply