DPP GMNI Menyambut baik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dengan Catatan…!!!
Ketua Bidang Hukum & Perundang-Undangan Aang Sirojul Munir (Foto: Istimewa)

DPP GMNI Menyambut baik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dengan Catatan…!!!

Ketua Bidang Hukum & Perundang-Undangan Aang Sirojul Munir

Jakarta, Gmni.or.id Keberadaan Masyarakat Hukum Adat tidak akan pernah dapat dihilangkan dari sejarah pembentukan Indonesia. Peranan kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam pembentukan tersebut setidaknya dengan menghormati konsensus bernegara bangsa yang digagas para pendiri bangsa. Penghormatan Masyarakat Hukum Adat terhadap konsensus bernegara bangsa patut menjadi pengingat bahwa Masyarakat Hukum Adat memiliki kebesaran hati untuk “menyesuaikan” adatnya dengan hukum negara yang pada saat itu baru dibentuk. Ke-legowo-an Masyarakat Hukum Adat yang tercermin dari penghormatan mereka, tidak serta merta menjadikan negara bebas dengan sesuka hati “memperkosa” hak-hak yang sudah sedari dulu melekat pada Masyarakat Hukum Adat dan merupakan faktor terintegrasi dengan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, melainkan negara harus memberi perlindungan yang cukup bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat.


Perlindungan dalam konteks negara hukum harus diawali dengan diaturnya suatu hal yang akan dilindungi ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat setidaknya diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada ketentuan Pasal 18B ayat (2), dengan demikian secara logis-yuridis untuk memaksimalkan pengakuan tersebut harus diupayakan pengejawantahannya dalam suatu undang-undang yang bersifat khusus mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat.


Bilamana hanya sekedar pengakuan “secara malu-malu” dan “tercecer” sudah terdapat dalam beberapa ketentuan undang-undang, semisal pengakuan terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat pertama kali terdapat dalam UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), kewajiban hakim menggali hukum yang hidup dalam masyarakat pada UU No.48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman) juga dapat diklasifikasikan sebagai pengakuan terhadap hukum adat meskipun tidak menyebut secara tegas Masyarakat Hukum Adat, kemudian terdapat juga pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam UU No.6 Tahun 2014 (Desa) dalam ketentuan mengenai macam desa terbagi dua yaitu desa dan desa adat. Adanya pengakuan-pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam beberapa UU tersebut tidak menjadikan urgensi dari pembentukan undang-undang khusus tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi ternegasikan, urgensinya tetap ada untuk memberikan perlindungan yang lebih jelas dan lebih baik.


Pada periode legislasi ini (2020-2024) Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat kembali masuk dalam Prolegnas, bahkan ditempatkan dalam Prolegnas Prioritas dengan pengusul dari DPR. Masuknya kembali RUU tersebut sebetulnya sangat disayangkan bila mengingat pembahasan terkait hal ini sudah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Maka harusnya sebelum masuk pada era kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) Indonesia sudah memiliki UU terkait Masyarakat Hukum Adat, realita tidak adanya UU terkait Masyarakat Hukum Adat menjadi makin “tidak masuk akal” mengingat Presiden Joko Widodo sebagai simbol negara sering “mempertontonkan” kecintaan-nya terhadap adat dengan memakai macam-macam baju adat saat bersafari ke daerah-daerah atau bahkan di seremonial resmi kenegaraan. Kondisi terlambatnya pembentukan UU Masyarakat Hukum Adat tidak menghilangkan optimisme akan dibentuknya UU Masyarakat Hukum Adat, terbukti dengan masuknya RUU Masyarakat Hukum Adat dalam Prolegnas Prioritas namun pembentukan UU ini harus disertai dengan beberapa catatan agar tetap tidak melenceng dari niat awalnya yaitu melindungi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.


Catatan-catatan yang dimaksud: Pertama, draf yang telah dirilis situs DPR RI menamai RUU dengan “Masyarakat Adat” seharusnya penyebutannya konsisten mengikuti apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Masyarakat Hukum Adat”; Kedua, dalam draf tersebut terdapat pengaturan mengenai pengembalian wilayah adat dengan demikian dapat dimaknai wilayah (tanah) adat tersebut pernah atau akan terlepas dari Masyarakat Hukum Adat namun kemudian dikembalikan kembali, ternyata dalam ketentuan selanjutnya dalam draf RUU tersebut memang ada hal demikian dengan alasan “kepentingan umum” negara dapat mengelola sumber daya alam di wilayah adat dengan persetujuan Masyarakat Hukum Adat yang dimaksud, meskipun terdapat klausul dengan persetujuan namun negara harus memahami bahwa kebanyakan tanah adat memiliki hubungan yang melekat dengan Masyarakat Hukum Adat-nya sehingga tidak dapat digantikan, maka meskipun atas dasar “kepentingan umum” seharusnya tanah-tanah tersebut tidak boleh “diperkosa” apalagi semisal demi kepentingan tambang mengingat sampai saat ini banyak konflik pertanahan tanah adat dengan perusahaan-perusahaan yang bahkan tidak mewakili “kepentingan umum”; Ketiga, dalam draf tersebut terdapat niat baik negara untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat hukum adat namun harus negara pahami bahwa kesejahteraan tidak dapat disamaratakan, ukuran kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat sudah pasti berbeda dengan desa biasa jadi jangan disamakan apalagi bila disamakan dengan ukuran kesejahteraan perkotaan, kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat adalah kesejahteraan yang mereka kehendaki sehingga untuk menentukan kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat negara harus mendengar secara utuh apa yang menjadi ukuran sejahtera bagi Masyarakat Hukum Adat dari Masyarakat Hukum Adat sendiri, notabene modernisasi bukan berarti kesejahteraan. Beberapa catatan tersebut hanya sebagai pengingat, namun selama niat baik melindungi Masyarakat Hukum Adat tetap menjadi tujuan utama dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat tetap dilibatkan secara maksimal maka segala kekurangan yang terdapat dalam draf yang dirilis situs DPR tersebut dapat diminimalisir.

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply

Close Menu