DPP GMNI Tanggapi Jokowi Soal Kapolri Tindak Warga yang Segel Rumah Ibadah di Karimun

Kehadiran Rumah Ibadah kaum minoritas ditengah pemukiman  kaum mayoritas, hendaknya dibahasakan lebih terbuka jauh-jauh hari. Ini penting, bukan hanya untuk wilayah Karimun atau Minahasa Utara, tetapi semuanya. 

Hal ini disampaikan oleh Sekjend DPP GMNI Sujahri Somar, Ia mengatakan tujuannya untuk membangun kesadaran toleransi yang sama, “Kita tahu bahwa Nasionalisme mulai mengakar di lingkungan sekitar apabila ruang komunikasi berjalan efektif dalam rangka kebersamaan yang tidak sekedar saling curiga,” ungkapnya melalui pesan singkat, Rabu (12/02).

Pemerintah butuh metode dialog yang mampu mengkanalisasi kekhawatiran dari berbagai elemen masyarakat yang menyoalkan pembangunan tempat ibadah baru kaum minoritas di lingkungan kaum mayoritas. 

“Kami optimis, akan ada solusi bijak jika jauh hari sudah dibuat dialog yang terbuka. Bagaimana masyarakat mayoritas mau meyakini amanat UUD 45 untuk memberikan keluasan kaum minoritas menjalankan ibadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya masing-masing, Sementara proses meyakinkan mereka baik Mayoritas maupun Minoritas, kita cenderung menggunakan model/pendekatan yang kontraproduktif,” terangnya.

Era Revolusi 4.0, kedepan akan terus beranjak naik, menampilkan pola hidup masyarakat yang semakin Multikultural. 

Layaknya di Negara Maju, Islam sebagai Minoritas berkembang signifikan. Persepsi Islam berwajah sangar dan menakutkan, perlahan-lahan tereduksi. Banyak orang di Negara Maju mulai merevisi cara pandang, dari Islam is Terrorist menjadi Islam is The Religion Of Peace. 

“Yang patut kita contoh adalah model/metode/pendekatan Negara Maju di sana dalam meyakinkan masyarakatnya.
Dari narasi diatas saya kira dapat menjadi pertimbangan semua pihak yang menginginkan iklim hidup Pancasila,” jelasnya.

Sebenarnya jila kita mau saja jujur dan menggali khazanah Nusantara kita, sudah berabad-abad lamanya kita terbiasa hidup saling terbuka. Mungkin sekarang barulah terminologi Multikultural itu lahir, namun prinsip-prinsip dan lakon leluhur Nusantara sudah jauh hari kita praktekan. 

Kita dapat pelajari bagaimana Toleransi di bangun di Maluku pasca Konflik Sosial, atau mempelajari banyak hal menarik lainnya dibelahan NTT dan Papua, tentang menghargai Minoritas tapi tetap tidak ada Akulturasi apalagi semacam Sinkretisme. Semua dengan batas-batas teologis yang jelas, dibalut tampilan keragaman kekeluargaan.

“Kami sangat Mengecam keras segala bentuk diskriminasi umat beragama dan pemeluk aliran kepercayaan dalam bentuk pelarangan ibadah, khususnya pelarangan pembangunan rumah ibadah di beberapa daerah di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara,” ungkapnya.

Ini adalah tindakan yang sama sekali merobek Nafas Kebangsaan dan melenceng dari dasar Negara Pancasila dimana sesuai Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung prinsip bahwa, Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dan beribadah dengan cara yang leluasa.

“Pada prinsipnya segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama; Pada prinsipnya, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, berkeadaban dengan sikap saling hormat menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan,” tandasnya. 

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply