GMNI Manado Dukung Pilkada 2020 Ditunda Demi Keselamatan Rakyat Saat Pandemi Covid-19

GMNI Manado Dukung Pilkada 2020 Ditunda Demi Keselamatan Rakyat Saat Pandemi Covid-19

Kesepakatan penundaan itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi II dengan Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020). Kesepakatan ini diambil setelah sebelumnya KPU menunda pelaksanaan sejumlah tahapan Pilkada 2020. Hal ini tidak terlepas dari dampak penyebaran pandemi covid-19.

Penundaan Pilkada di tengah pandemi covid-19, menjadi salahsatu bahasan penting DPC GMNI Manado, yang dikemas dalam bentuk diskusi, Jumat (17/04/2020).

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, Bawaslu diwakili oleh Supriyadi Pangellu selaku Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dari KPU diwakili Salman Saelangi selaku Komisioner KPU Provinsi SULUT, hadir juga dari KIPP Chris Luntungan selaku kordinator KIPP Sulawesi Utara, dan dari pihak Akademisi di hadiri oleh Jhony Tarore selaku Akademisi UNIMA dan hadir dari DPP GMNI Aang Sirojul Munir selaku Ketua DPP GMNI Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

“Diskusi ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan pada publik atas pertanyaan yang timbul di masyarakat mengenai penundaan pilkada,” kata Vandy Sasikome, Ketua DPC GMNI Manado.

Selain itu menurut Matthew Liling wakil ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi diskusi ini merupakan wujud edukasi pada masyarakat atas kondisi teraktual saat ini, dan tentunya ini adalah statement dari DPC GMNI Manado dibawah komando bung Vandy Sasikome bahwa sekalipun dengan kondisi yang kritis akan tetap akan selalu ada bersama masyarakat.
 
Dalam diskusi tersebut Bawaslu dalam hal ini di wakili Supriyadi Pangellu menegaskan bahwa Bawaslu pada prinsipnya akan tetap melaksanakan tugasnya apapun hasil keputusan yang dikeluarkan.

Tetapi Bawaslu tetap berharap keputusan yang nantinya akan dikeluarkan untuk tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat karena ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan mendesak pilkada dilaksanakan tahun 2021.

Sementara itu Salman Saelangi mengungkapkan bahwa KPU menginginkan pelaksanaan pilkada ketika pandemi covid-19 ini berakhir.

Chris Luntungan, Koordinator KIPP menyebutkan bahwa penundaan pilkada harus mencari waktu yang tepat karena mengingat sesudah pandemi ini publik akan masuk pada masa trauma postcoronavirus.

Mewakili pandangan akademisi Jhony Tarore menyebutkan pelaksanaan Pilkada sebaiknya dilaksanakan di tahun 2021 karena ada beberapa indikator yang harus dipertimbangkan secara matang misalnya soal Anggaran, kondisi sosial masyarakat, masa jabatan pejabat publik.

Ketua DPP GMNI Bidang Hukum dan Perundang-undangan Aang Sirojul Munir menyatakan bahwa harus menindaklanjuti kesepakatan penundaan pilkada 2020 harus secepatnya dikeluarkan peraturan perundang – undangan (Perpu) sebagai landasan hukum agar kepastian hukum terpenuhi.

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply