Jakarta, Gmni.or.id – Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. Kebijakan penopang dinilai memang dibutuhkan masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi.
“Kita apresiasi terhadap pemerintah dan paket kebijakan serta protokol yang sudah dikeluarkan untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Kalau dilihat, akibat Covid ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” kata Imanuel dalam keterangannya, Senin (4/5/2020).
Menurut Imanuel, kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus paralel dengan paket kebijakan lain. Misalnya, pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, Imanuel menuturkan setidaknya terdapat tiga tipologi masyarakat Indonesia dalam menghadapi situasi Covid-19. Pertama, masyarakat yang acuh tak acuh. Kedua, masyarakat paranoid. Ketiga, masyarakat yang waspada dan memilih untuk bertindak positif.
Imanuel menyatakan, Indonesia perlu meningkatkan jumlah masyarakat tipologi ketiga yang waspada dan berupaya untuk bertindak positif. Imanuel telah menyampaikan hal itu dalam diskusi virtual yang diselenggarakan DPP GMNI dengan tema “Membangun Mental Bangsa Menghadapi Pandemi Covid-19”, beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Kita tidak mungkin melarang orang ke luar rumah untuk bekerja agar bisa makan, sementara kita tidak bertanggung jawab memberi makan mereka yang tidak bisa keluar rumah, terutama masyarakat yang membutuhkan seperti buruh harian, ojek pangkalan, dan pedagang asongan. Itu yang menjadi prioritas kita.” tegas Muhadjir saat diskusi.
Muhadjir menjelaskan, pemerintah saat ini memiliki trisula kebijakan dalam rangka mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Selain kesehatan sebagai ujung tombak juga disertai dengan jaring pengaman sosial.
“Pemerintah telah menyiapkan trisula kebijakan untuk mengatasi Covid ini. Pertama adalah kesehatan yang menjadi ujung tombak penanggulangan Covid-19. Selanjutnya ada jaring pengaman sosial. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 110 Triliun untuk pos ini. Terakhir adalah survabilitas ekonomi. Fokus utama pemerintah dalam menjaga survabilitas ekonomi Indonesia adalah dengan membantu kelompok UMKM yang selama ini menjadi tiang perekonomian Indonesia,” ujar Muhadjir.
Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri mengatakan, pemerintah telah menambah anggaran kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi Rp76 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 secara langsung agar mendapatkan pembebasan biaya pengobatan. Abidin menambahkan pemerintah walau dalam keterbatasan, tetap sigap dalam menghadapi Covid-19 ini.
“Memang dikatakan panik, ya panik semua. Tidak ada negara yang siap menangani wabah ini. Indonesia dengan kepemimpinan Pak Jokowi beserta para menterinya yang sangat luar biasa dan juga pemerintah daerah, kota sampai tingkat RT dan RW sudah ada gugus tugas penanggulangan Covid. Ini menunjukkan bahwa pemerintah efektif dalam memerintah,” kata Abidin.
