Memahami Azas Marhaenisme Sukarno

0
423

Marhaenisme tidak akan terlepas dari orang yang melahirkan, yaitu Sukarno. Sejarah tersebut diawali setelah bertemu dengan seorang petani miskin bernama Marhaen di selatan kota Bandung. Dari pertemuan tersebut, Sukarno terinspirasi untuk menamakan azas Marhaenisme dikemudian hari didalam organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beliau dirikan bersama kawan-kawannya, juga pada organisasi lain seperti Partai Indonesia (Partindo).

Sukarno dengan Marhaenisme dapat mudah membantu dua partai PNI dan Partindo menjadi besar. Diakui atau tidak sejarah akan peran ajaran Marhaenisme sangat besar sumbangsinya terhadap kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, hal itu juga didorong dengan kenyataan aksi-aksi dari PNI dan Partindo yang progresif dan revolusioner. Oleh karena itu, saya merasa perlu kiranya diterangkan secara terperinci dan mendalam tentang ajaran Marhaenisme untuk menunjang pemahaman baik dan benar terhadap masyarakat agar tidak ada kesimpangsiuran dan ketidaksatuan tafsir didalam azas Marhaenisme dari ungkapan dan keterangan Sukarno sendiri yang saya terangkan kembali didalam artikel singkat dan sederhana ini.

Azas Marhaenisme mulai di rumuskan pada tahun 1933. Di dalam konferensinya di kota Mataram baru-baru ini, maka Partindo sudah mengambil putusan tentang Marhaen dan Marhaenisme.[1] Putusan tersebut kemudian menghasilkan sembilan rumusan tentang Marhaenisme, Marhaenis, dan Marhaen dengan judul artikel “Marhaen dan Proletar” di ‘Fikran Ra’yat’.

Adapun azas dalam putusan tersebut dijelaskan di poin pertama. 1. Marhaenisme, yaitu sosionasionalisme dan sosiodemokrasi.[2] Rumusan pertama inilah yang kemudian dijadikan azas dari gerakan-gerakan Marhaenis dalam suatu gerakan untuk memperjuangkan kaum Marhaen diseluruh Indonesia dan dunia. Marhaenisme Sukarno sebenarnya juga dimaksudkan untuk mengangkat rakyat kecil dengan sikap menentang elitisme didalam proses perjuangan kemerdekaan. Salah satu upaya

terbesar Sukarno dalam rangka menentang elitisme dan meninggikan harkat rakyat kecil di dalam proses perjuangan kemerdekaan tentu saja adalah pencetusan gagasan Marhaenisme.[3]


[1] Ir. Sukarno, DI BAWAH BENDERA REVOLUSI, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), hal. 253
[2]Ibid, hal. 253
[3] Baskara T. Wardaya SJ, Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ‘65Hingga G 30 S, (Yokyarta, Cetakan III, April 2006), hal. 43

Jikalau pembaca sudah sedikit mengerti keterangan Marhaenisme di atas, maka sepatutnya terlebih dahulu akan saya jelaskan apa saja dua azas Marhaenisme dalam pemahaman Sukarno. Dua azas tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. Sosio-Nasionalisme

Ketika diteliti perkaatan sosio-nasionalisme, maka ada dua kata dasar, yaitu sosio dan nasionalisme. Dari dua kata tersebut menjadi satu perpaduan yang estetik baik makna harfiyah maupun secara esensi. Seperti keterangan Sukarno sendiri, Sosio adalah terambil daripada perkataan yang berarti: masyarakat, pergalulan-hidup, hiruh-kumbuh, siahwee.[4] Dan nasionalisme yang dimaksudkan adalah, Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang mencari selamatnya perikemanusian.[5] Maka dapatlah difahami bahwa, Sosionasionalisme adalah ”nasionalisme masyarakat”, nasionalisme yang mencari selamatnya seluruh masyarakat dan bertindak menurut wet-wet­-nya masyarakat itu.[6] Dengan kata lain keselamatan yang dicapai adalah keselamatan seluruh masyarakat pada umumnya.

Dalam memahami sosionasionalisme Sukarno, sebenarnya yang harus ditekankan, bahwa beliau tidak pernah mencaplok apalagi meniru nasionalisme yang pernah dipraktekkan di Eropa sebelumnya sebagaimana kebisaaan pihak kapitalistik (saat itu), disaat munculnya faham nasionalisme bahkan yang demikian terjadi pada kaum kapitalis Jepang, Amerika, dan Inggris. Aarmadanya ditakuti dunia, kotanya haibat-haibat, bank-bangnya meliputi dunia, benderanya kelihatan dimana-mana!.[7] Sukarno mengatakan; Kaum nasionalis yang demikian itu lupa bahwa barang yang haibat-baibat itu adalah hasilnya kapitalisme, dan kaum marhaen di negeri-negari itu adalah tertindas.[8] Atau dengan kata lain, Kaum nasionalis yang demikian itu adalah kaum nasionalis yang burgerlijk. Yaitu kaum nasionalis burjuis.[9] Sosionasionalisme yang dibangun oleh Sukarno sama sekali berbeda karakternya dengan bangsa Eropa maka oleh sebab itu, Sukarno mencarikan kata baru dengan kata


[4] Ir. Sukarno, DI BAWAH BENDERA REVOLUSI, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), hal 172
[5] Ibid, hal. 172
[6] Ibid, hal. 185
[7] Ibid, hal. 172
[8] Ibid, hal. 172
[9] Ibid, hal. 172

sosionasionalisme. Nasionalisme kita, oleh karenanya, haruslah nasionalisme, yang dengan perkataan baru kami sebut: SOSIONASIONALISME.[10] Itulah ciri khas nasionalisme dari tokoh terkemuka presiden pertama Indonesia.

Sosio-nasionalisme merupakan prinsip awal yang dibangun dan menjadi dasar asaz pertama didalam ajaran Marhaenisme. Sedangkan konsep ini digunakan dalam upaya menyatukan semua elemen perbedaan yang ada di Indonesia. Upaya tersebut ternyata sudah nampak didalam tulisan pertama Sukarno pada tahun 1926 dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, Marxisme”.

Didalam tulisan “Nasionalisme, Islamisme, Marxisme” ditekankan akan persatuan dari tiga golongan dengan dasar ideologi yang berbeda-beda untuk bersatu dalam melawan ketidakadilan kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, dan feodalisme. Namun yang nampak jelas dalam tulisan Sukarno tersebut ketika ia mengatakan, Tetapi kita yakin bahwa kita dengan terang-benderang menunjukkan kemauan kita menjadi satu. Kita yakin bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia insyaf bahwa persatuanlah yang akan membawa kita ke arah ke-Besaran dan ke-Merdekaan.[11] Persatuanlah menjadi corak sendiri didalam sosio-nasionalime, dan kesadaran bersama itulah merupakan langkah awal persatuan akan terjadi, sehingga kemenangan dan kemerdekaan akan di dapat. Kekhasan didalam sosio-nasionalisme yang dibibangun oleh Sukarno sungguh jauh berbeda dengan praktek nasionalisme bangsa Eropa. Dalam hal ini Bung Karno menjelaskan bahwa Sosio Nasonalisme bukan seperti Nasionalisme di Eropa yang bersifat serang menyerang, cauvinis, dan bukan pula Nasionalisme sempit seperti Jinggo-Nasionalisme Arya Samaj di India yang memecah belahkan persatuan ummat Hindu dan Islam dan bukan pula seperti Nasionalisme Hitler di Jerman yang menumbaskan jutaan ummat Yahudi.[12] Artinya, bangunan nasionalisme yang dimaksud berdiri atas dasar perikemanusiaan. Nasionalisme Bung Karno adalah mencari keselamatan manusia diseluruh dunia, yaitu Nasionalisme Internasonalisme


[10] Ir. Sukarno, DI BAWAH BENDERA REVOLUSI, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), hal. 172
[11] Ibid, hal. 22.
[12] Faidi Ansori, Sejarah Munculnya Gerakan Nasional dan Nasionalisme Indonesia, https://www.qureta.com, 16 Oktober 2018.

(perikamanusiaan), Nasionalisme yang tidak hanya melihat ras, suku, agama, dan bangsa.[13]

Walaupun sosio-nasionalisme menjadi dasar pertama didalam azas Marhaenisme kemungkinan-kemungkinan besar karena Sukarno juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh terkenal dibelahan dunia. Diantara lain tokoh yang sering disebut-sebut Sukarno didalam tulisan dan pidato-pidatonya antara lain; Ernes Renan, Otto Bauer, Mahatma Ghandi, dan Sun Yat Sen. Sementara dari Renan Sukarno mendapatkan difinisi bangsa sebagai berikut: “ Le desir d’etre en-samble”, yaitu hendak akan bersatu. Menurut definisi Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu suatu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.[14]

Tidak hanya pada Renan akan persetujuan difinisi dan semangatnya, Sukarno juga terpengaruh dengan tokoh nasionalisme asal kelahiran Austalia yaitu Otto Bauer. Bauer mencoba membuka pendapatnya tentang nation. Menurut pujangga ini, di dalam bukunya, Die Nationali tatenfrage, di situ ditanyakan. “ Was ist eine Nation?” dan dijawabnya ialah: “ Eine Nation ist eine aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft” (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).[15] Namun walaupun keduanya sangat mempengaruhi pikiran nasionalisme Sukarno, tetapi bukan berarti nasionalisme yang ia bangun adalah nasionalisme yang sama seperti pendapat ke dua orang tersebut. Diakui atau tidak antara Ernes dan Bauer banyak memberikan sumbangsih terhadap bangunan dasar terori dan ideologi Marhaenisme, namun sosionasionalisme sama sekali bukanlah kopasan dari ide dua tokoh tersebut. Oleh karena itu didalam pidatonya pancasila I Juni 1945 Sukarno menambahkan apa saja kekurangan yang tidak pernah diungkapkan oleh ke dua tokoh tersebut. Menurut Sukarno sendiri. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipi-sahkan rakyat dan bumi yang ada dibawah kakinya. Ernes Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya.[16] Jadi mereka hanya mengenal bangsa dan manusianya, namun tidak


[13] Faidi Ansori, Sejarah Munculnya Gerakan Nasional dan Nasionalisme Indonesia, https://www.qureta.com, 16 Oktober 2018
[14] Soewarno, PANCASILA BUNG KARNO, (Jakarta: Paksi Bhinneka Tunggal Ika, 2005), hal, 12
[15] Ibid, hal. 12
[16] Ibid, hal. 12

mengenal tempat kelahirannya atau bumi didalam suatu negara yang ditempati. Sementara Sukarno mencoba menggabungkan antara bangsa dan bumi yang ditempati oleh suatu bangsa tersebut sehingga dengan demikian tepat sekali jika disandarkan dengan apa yang oleh Sukarno sendiri diberi nama azas pertama Marhaenisme adalah sosionasionalisme. Sosionasionalisme adalah perpaduan antara masyarakat atau manusia dengan bumi yang dipijak.

Sementara disisi lain dari nasionalisme, Sukarno juga menghargai perbedaan faham dari orang lain. Dengan demikian maka nasionalisme yang dimaksud oleh Bung Karno adalah Nasionalisme yang juga memberi hormat dan penghargaan terhadap perbedaan faham di antara bangsa Indonesia yang masih menyadari akan apa yang sebenarnya dihadapi bersama.[17]

Maka sosionasionalisme tidak jauh berbeda pada apa yang dikatakan oleh Mahatma Ghandi, bahwa nasionalismeku adalah perikemanusiaan. Konsep nasionalisme begitulah yang dimaksudkan Ghandi dengan humanisme.

  1. Sosio-Demokrasi

Pada tahun 1933 sebenarnya Sukarno sudah mengatakan dengan tegas bahwa, tujuan dari adanya pergerakan nasional harus berjalan mulus menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun cita-cita tersebut tidak akan pernah tercapai jikalau didalam suatu masyarakat masih ada penghisapan dan penindasan exploitation de I’homme par I’homme ataupun exploitation de nation par nation. Baru ketika penindasan dan pengisapan sudah tidak lagi, (kapitalisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, imperialisme, dan fiodalisme) sebagai akar dari ekploitasi maka kemerdekaan bisa akan tercapai. Karena itu, kapitalisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, imperialisme, dan fiodalisme tetap akan menggerogoti setiap bangsa terutama Indonesia jikalau didalam suatu negara tidak disusun suatu sitem yang berusaha bisa menyelamatkan rakyat. Dari itulah Sukarno memberikan solusi atas kekejaman dan ancaman sistem-sistem


[17] H. Suryadi, dkk, Perspektif Pemikiran Bung Karno, (Jakarta: Lembaga Putra Fajar, 2004), hal. 10

tersebut dengan anjuran melaksanakan azas kedua Marhaenisme, yaitu sosio-demokrasi.

Ketika melihat kondisi demokrasi Indonesia sekarang yang berjalan cukup terlihat ricuh, apalagi perdebatan-perdebatan para elit poltik dan kaum akademisi pada soal-soal demokrasi sangat jauh dari kebutuhan rakyat itu sendiri, hingga berdampak pada pengangguran, kemiskinan, kesulitan mencari pekerjaan, dan lemahnya pendidikan yang dikelola. Dan hal ini semakin lama menjadi tidak karuan, bahkan masyarakat mulai tidak percaya pada konsep demokrasi bangsa Indonesia, juga banyak muncul ketidakpercayaan terhadap demokarasi Pancasila didalam kalangan masyarakat saat ini, semua itu disebabkan kebanyakan anggota diparlemen dan kaum intelek yang menjadi salah satu penyambung keinginan rakyat masih terlalu minim pemahaman demokarasinya.

Oleh karena persoalan dipragraf diatas, Sukarno menawarkan konsep demokrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia yang dinamakan sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang memihak terhadap rakyat sepenuhnya. Sosio-demokrasi tidak sama dengan demokrasi yang dengungkan dibarat sebagaimana di Perancis. Namun walaupun demikian demokrasi ala Sukarno tidak bisa depungkiri merupakan antitersis dari demokrasi parlementer Perancis. Sosio-demokarasi adalah antitesa dari demokrasi parlementer yang dihasilkan oleh Revolusi Perancis.[18] Menurut Soekarno, demokrasi parlementer hanya menjamen kebebasan politik, yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.[19] Sementara demokrasi parlementer di Perancis hanya menjamen kebebasan politik, tetapi tidak mengakses penghidupan secara ekonomi masyarakat tersebut. Namun akses ekonomi masyarakat Perancis masih dibawah kekuasaan kaum borjuis setelah kekalahan kaum Fiodal-otokrasi yaitu, raja, kaum ningrat, dan penghulu agama saat itu. Secara harfiah sosio-demokrasi berarti demokrasi masyarakat atau demokrasi massa-rakyat.[20] Jadi cukup jelas dalam konteks ini, ketika disandarkan pada apa yang Sukarno katakan. Sosiodemokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri dengan dua


[18] Rudi Hartono, Tiga Komponen Marhaenisme, http://www.berdikarionline.com, 30 Juni 2015, 21:57.
[19] Ibid
[20] Cuen Husain Pontoh, Sukarno, Marxisme dan Bahaya Pemfosilan, (Diterbitkan oleh Pustaka IndoPROGRESS, 2016), hal. 20

kakinya di dalam masyarakat.[21] Artinya sosio-demokarsi yang dibangun oleh Sukarno sama sekali tidak mengabdi dengan kepentingan kelompok kecil didalam masyarakat itu sendiri, namun berkorban dengan sepenuh hati untuk kepentingan banyak orang didalam suatu negara.

Sosio-demokarsi sebenarnya mengharap keberesan politik dan ekonomi yang tidak dijiwai oleh demokrasi lain seperti Perancis, Amerika, Inggeris, Nederland, Jerman, dan lain-lain. Tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik DAN ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki.[22] Itulah yang disebut oleh Sukarno, Sosiodemokrasi adalah demokrasi-politik DAN demokrasi ekonomi.[23]

Untuk itu didalam sosio-demokrasi sebenarnya terdapat dua tujuan untuk memenangkan atas eksploitasi kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, dan fiodalisme. Maka, sosio-demokarsi mengidamkan sebuah kekuasaan politik di tangan rakyat-Marhaen.[24] Negara harus dibangun tetaplah sepenuhnya dibawah kekuasan rakyat, atau konkritnya demokrasi politik bertujuan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

Pada soal lainnya lagi, maka demokrasi ekonomi juga amat penting didalam pembahasan sosio-demokrasi. Demokrasi ekomomi menuntut agar kekuatan ekonomi berada pada kekuasaan kaum Marhaen sepenuhnya.

Selain itu, Sosio-demokrasi mendorong agar rakyat Marhaen mendapatkan alat-alat produksi dan semua sumber daya ekonomi yang ada. Inilah pijakan bagi penerapan demokrasi ekonomi. Dengan demokrasi di lapangan ekonomi, maka demokrasi di lapangan politik dan budaya menjadi sangat mungkin.[25] Setelah demokrasi politik dan ekonomi terpenuhi, maka cita-cita dari Marhaenisme yaitu tercapainya masyarakat Marhaenistis akan bisa dirasakan oleh kaum Marhaen.

Jika dua azas Marhaenisme, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi terpenuhi yang telah diterangkan diatas, maka dengan sendirinya Sosialisme Indonesia juga akan tercapai sebagai yang dijiwai didalam ajaran Marhaenisme.


[21] Ir. Sukarno, DI BAWAH BENDERA REVOLUSI, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), hal. 173
[22] Ibid, hal. 173
[2] Ibid, hal. 173
[23] Ibid, hal. 173
[24] Cuen Husain Pontoh, Sukarno, Marxisme dan Bahaya Pemfosilan, (Diterbitkan oleh Pustaka IndoPROGRESS, 2016), hal. 20-21.
[25] Ibid, hal. 21

Penulis

Nama: Faidi Ansori, alumni Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren (Ponpes) Banyuanyar, Pamekasan, Madura periode 2009/2012. Mahasiswa Jurusal Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB), Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Ketua Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) periode 2015/2016, dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), GMNI Bangkalan, Madura, di Kabiro Kajian (selama dua periode) 2017/2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here