Keberadaan Covid-19 Antara Musibah Atau Berkah
Basri Simanjuntak GMNI Bengkulu (foto : Istimewa)

Keberadaan Covid-19 Antara Musibah Atau Berkah

Oleh : Basri Simanjuntak (GMNI Bengkulu)

Covid-19 atau yang sering kita dengar dengan sebutan virus Corona yang awal mulanya muncul di China atau lebih tepatnya di kota Wuhan. Dimana semakin hari semakin merebaknya virus Corona (Covid-19) saat ini telah membuat kepanikan dan ketakutan bagi negara mana saja diberbagai belahan dunia, termasuk di negara tercinta kita Indonesia.

Keberadaan Covid-19 di Indonesia menjadi sebuah tekanan ataupun guncangan terhadap pemerintah dan juga masyarakat. Namun hal ini menjadi tanggungjawab besar Negara/Pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara/Pemerintah dalam hal menangani virus Corona (Covid-19) harus ekstra hati-hati baik dalam merancang, membuat, dan melaksanakan suatu kebijakan, karena banyak hal yang menjadi pertimbangan. Jika tidak, pemerintah bisa salah bertindak sehingga bukan malah menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah diakan datang.

Dampak virus Corona (Covid-19) sangatlah besar pengaruhnya baik dari segi kesehatan, pendidikan, perkonomian dan lain sebagainya menjadi sebuah musibah terhadap Indonesia dan bahkan belahan dunia. Sehingga negara/pemerintah dalam hal menyikapinya mengambil sebuah kebijakan dalam hal tersebut. Namun ditengah-tengah keadaan negara yang sedang darurat kesehatan, ada saja yang meletakkan kepetingannya sendiri diatas kepentingan umum. Salah satu contoh dimasyarakat yaitu harga masker dan hand sanitizer yang tak wajar yang awalnya mungkin dapat dijangkau semua orang namun berbalik mustahil semua orang dapat membelinya.

Akhir-akhir ini negara/pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yakni pelepasan narapidana yang dasar hukumnya adalah PerMenKumHam No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Menkum HAM Yasonna Laoly mengambil kebijakan pelepasan narapidana disebabkan oleh penjara yang kelebihan kapasitas (over capacity) artinya dengan alasan kemanusian. Walaupun mestinya kebijakan ini tidak diambil karena merebaknya kasus Covid-19, akan tetapi karena penghormatan terhadap hak-hak manusia dalam sistem peradilan pidana.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mempertanyakan keputusan pemerintah yang dianggap diskriminatif yang artinya tidak adil. Dikarenakan keputusan untuk melepaskan narapidana dengan menggunakan alasan pandemi Covid-19 untuk narapidana koruptor, teroris, narkotika, dan pelaku pelanggaran HAM berat tak bisa dibebaskan lebih awal, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012. Dengan alasan virus Corona (Covid-19) bisa menyasar siapa saja, termasuk narapidana ‘extraordinary crime’ atau kejahatan luar biasa.

Sehingga Menkum HAM Yasonna Laoly berencana membebaskan napi koruptor yang berusia diatas 6o tahun dan telah menjalani 2/3 dari hukuman, dengan alasan virus Corona (Covid-19) yang akan dilakukan dengan merevisi PP No.99 Tahun 2012.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu tindakan yang terletak antara memberikan sangat banyak dan terlalu sedikit. Yang artinya menyerahkan sesuatu pada semua orang sesuai dengan yang sudah menjadi haknya. Namun dilihat dari tanggapan Komisi III DPR yang menyatakan bahwasannya keputusan pemerintah terhadap pelepasan narapidana dianggap diskriminatif atau tidak adil terkhusus narapidana ;extraordinary crime’ dan rencana Menkum HAM Yasonna Laoly yang akan membebaskan narapidana koruptor, menurut saya keliru. Memang benar tidak ada jaminan bahwasannya untuk narapidana extraordinary crime tidak terkena virus Corona.

Namun menurut saya, mengapa Komisi III DPR dalam hal menanggapi pelepasan narapida dalam keputusan Pemerintah keliru, karena hal ini dilakukan dengan alasan rutan atau lapas over kapisitas yang mana pada umumnya lapas atau rutan di Indonesia hanya menampung 130 ribu orang namun kenyataannya 250 ribu orang tahanan. Begitu juga dengan rencana Menkum HAM Yasonna Laoly dalam hal ingin mebebaskan napi koruptor sangatlah keliru, karena dia sendirilah yang mengakui bahwasanya pada umumnya di Indonesia sel napi koruptor dengan napi umum dipisahkan. Sehingga rata-rata napi koruptor mendapatkan fasilitas dan tempat yang memadai.

Dilihat dari prinsip kemanusiawian, kebijakan awal pemerintah dalam hal pelepasan narapidana dalam penanganan virus Corona masih dapat diterima karena over kapasitas. Namun tanggapan Komisi III DPR dan rencana Yasonna Laoly ingin membebaskan napi koruptor tidaklah dapat diterima. Karena dilihat dari kenyataannya, sel napi koruptor memadai baik dari segi fasilitas dan tempatnya yang berbeda dengan sel napi umum.

Contohnya saja di lapas koruptor Suka Miskin dan lapas Tanjung Gusta di Sumatera Utara, dari segi tempat tidur napi koruptor memiliki tempat tidur masing-masing berbeda dengan napi umum, sel napi koruptor juga meiliki fasilitas tv, alat olahraga, dan bahkan untuk mandi air hangat diruang pribadi mereka, berbeda dengan fasilitas di sel napi umum.

Situasi Covid-19 ini menjadi alasan yang Valid dalam membuat suatu kebijakan. Untuk itu bisa saja menjadi alat bagi orang-orang yang ingin meletakkan kepentingannya sendiri, dengan alasan virus Corona (Covid-19). Sehinga Covid-19 tidak bisa dikatakan hanya sebagai musibah bagi masyarakat Indonesia, tetapi bisa juga menjadi berkah bagi masyarakat Indonesia (orang-orang yang meletakkan kepentingannya sendiri) dalam suatu kebijakan atau keputusan.

Oleh karena itu, ditengah kondisi Covid-19 atau darurat kesehatan hendaklah pemerintah bijaksana dalam hal mengambil kebijakan ataupun keputusan dan harus benar-benar untuk kepetingan umum. Jangan sampai hal ini diletak dan dimanfaatkan diatas kepentingan pribadi, karena akan menimbulkan permasalahan yang baru setelah virus Corona (Covid-19).

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply