Ketua Bidang Reforma Agraria DPP GMNI Warning Pemerintah Untuk Cegah Dampak Covid 19 Pada Sektor Pertanian Rakyat Sebelum Mengakibatkan Krisis Kebutuhan Pokok Di Indonesia
Ketua Bidang Reforma Agraria DPP GMNI Irfan Fajar Satriyo Nugroho

Ketua Bidang Reforma Agraria DPP GMNI Warning Pemerintah Untuk Cegah Dampak Covid 19 Pada Sektor Pertanian Rakyat Sebelum Mengakibatkan Krisis Kebutuhan Pokok Di Indonesia

Jakarta, Gmni.or.id – Wabah Covid 19 rupanya tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, akibat adanya wabah ini hampir seluruh sektor produktif di negara ini mengalami masalah, wabah ini juga berimbas pada melambatnya laju perekonomian.

“Secara langsung dapat dilihat dengan terjadinya penurunan pendapatan negara salah satunya dari sektor pertanian dan ketahanan pangan, diprediksi tahun 2020 oleh Asian Development Bank (ADB) dampak dari adanya wabah covid 19, Indonesia akan mengalami Inflasi lebih dari 3.0% meningkat dari tahun sebelumnya,” kata Ketua Bidang Reforma Agraria Irfan Fajar Satriyo Nugroho, Selasa (07/04/2020).

Data Kementan pada tahun 2019 ada lebih 7.46 juta hektar tanah pertanian serta 734.239,3 hektar tanah konflik yang diantaranya lebih dari 250 ribu hektar masing-masing adalah lahan produktif pada sektor perkebunan serta kehutanan yang tersebar di 420 desa diseluruh Indonesia (data KPA tahun 2019).

“Dalam rangka mewujudkan reforma agraria ditengah pandemi Covid 19 seperti ini, sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 serta UUPA 5/1960 dan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria, maka negara harus ada dalam rangka turut bersama rakyat menyelesaikan konflik agraria yang sedang terjadi,” ujar Irfan.

Sehingga akan menjadi produktif manakala Pemerintah berpihak kepada rakyat serta dapat mengambil alih lahan milik para Petani lalu mempercayakan kepada para Petani untuk mereka kelola dengan baik sumber cadangan ketahanan pangan bagi negara ini, sebelum wabah covid 19 juga masuk ke wilayah mereka.

Adapun 5 tuntutan DPP GMNI kepada Pemerintah agar segera terhindar dari Krisis Kebutuhan Pokok Pangan ditengah Pandemi covid 19 :

  1. Mengeluarkan paket kebijakan yang sistematis sebagai langkah untuk mencegah penyebaran covid 19 di kawasan pertanian demi menjaga stabilitas pasokan pangan dalam negeri sebelum masa puncak penyebaran covid 19 yang dapat mengakibatkan krisis kebutuhan pokok pangan di Indonesia.
  2. Mendesak pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk menyelesaikan dan mengembalikan hak atas tanah rakyat yang masih berstatus sebagai tanah konflik kepada rakyat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
  3. Memberikan hak pengelolaan serta pemanfaatan tanah kepada para petani
  4. Mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok akibat pandemi covid 19 dan memastikan harga bahan pokok terjangkau oleh masyarakat kecil di tengah krisis
  5. Menolak pembahasan omnibus law oleh DPR ditengah-tengah pandemi covid 19

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply