Pembebasan Narapidana Untuk Pencegahan Covid-19, Efektifkah?

Pembebasan Narapidana Untuk Pencegahan Covid-19, Efektifkah?

Jakarta, Gmni.or.id – Perang melawan covid menjadi judul besar yang sedang dilakukan dunia dalam (satu) 1 bulan terakhir pasca virus tersebut menyerang Provinsi Wuhan di China dan Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.

Indonesia sebagai bagian dari entitas dunia, tak luput dari pandemi covid dan terhitung sejak 2 Maret 2020 pasca ditemukannya kasus positif covid pertama di Indonesia energi kita sebagai bangsa terkuras untuk mengatasi pandemi covid 19.

Pilihan kebijakan social distancing atau physical distancing yang dipilih pemerintah sebagai metode untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia, salah satunya adalah dengan menganjurkan WFH (Work From Home) kepada masyarakat.

Wasekjend Eksternal DPP GMNI Melisa M. Tarandung menuturkan sayangnya polemik besar yang dihadapi saat ini yaitu belum semua masyarakat mampu melaksanakan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Kerja dirumah dan melakukan segala sesuatu dirumah belum bisa diterapkan secara maksimal, masih saja ada masyarakat yang keluar rumah untuk melaksanakan kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, Jum’at (03/04/20).

Ditengah situasi sulitnya penerapan social distancing atau physical distancing muncul masalah baru yang dalam beberapa hari ini santer diberitakan mengenai kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membebaskan ribuan tahanan narapidana karena adanya wabah corona ini.

Kemenkumham RI membebaskan narapidana dan anak sekitar 30.000 orang untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 (corona)

Kebijakan Menkumham ini dilandaskan pada kemungkinan terjadinya penularan covid-19 berskala besar di dalam lembaga pemasyarakatan mengingat kuantitas penghuni lapas yang jauh melibihi kapasitas daya tampung lapas itu sendiri untuk dilakukannya social atau physical distancing di dalam lapas.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam keputusan menteri nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Dengan dasar kebijakan menkumham tersebut, terhitung jumlah tahanan yang akan dibebaskan berjumlah sekitar 35.000 orang. Pembebasan ini dilakukan dengan beberapa ketentuan, yaitu: Narapidana yang 2/3 masa pidananya sampai 31 Desember 2020; Anak yang ½ masa pidananya sampai 31 Desember 2020; dan Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

“Kami GMNI menyoroti kebijakan Menkumham tersebut karena bagi kami kebijakan tersebut menyisakan beberapa pertanyaan mendasar yaitu: Pertama, apakah pembebasan merupakan satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai penularan covid 19 di dalam Lapas, Kedua, bukankah dengan pembebasan tahanan akan semakin banyak masyarakat yang harus diawasi oleh pemerintah”, ungkap Melisa.

“Dalam penanganan memutus rantai penyebaran virus corona di lapas ini sebaiknya pemerintah lebih memperketat aktifitas pengunjung lapas yang mayoritas adalah keluarga dari narapidana dikarenakan satu-satunya cara untuk virus itu masuk ke lapas yaitu dibawa oleh pengunjung yang notabene hidupnya di luar lapas. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin para penghuni lapas baik narapidana maupun petugas lapas itu sendiri akan jauh lebih efektif memutus penularan,” ujarnya.

Dengan langkah seperti itu pemerintah sudah mampu melindungi 35.000 masyarakatnya yang ada di dalam lapas yang memang sudah tinggal disitu untuk beberapa waktu.

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply