Pernyataan DPP GMNI Bidang Jaringan Buruh, Tani dan Nelayan
Ketua Bidang Jaringan Buruh Tani dan Nelayan DPP GMNI

Pernyataan DPP GMNI Bidang Jaringan Buruh, Tani dan Nelayan

Pada awal tahun 2020 kita disibukkan dan diramaikan dengan polemik tentang kondisi bangsa ini, yaitu tentang Omnibus Law. Dimana undang – undang ini akan disahkan tetapi mengalami pro dan kontra karena Omnibus Law tidak membawa kepentingan bangsa ini yaitu untuk mencapai, Sosialisme Indonesia melainkan hanya membawa kepentingan Elite.

Muatan-muatan pasal di omnibus law sangat melemahkan dan membunuh masa depan petani bangsa kita yaitu usulan revisi pasal 15 UU no 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani disebutkan bahwa pemerintah tak lagi berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi pangan nasional, hal ini pemerintah sudah sangat keliru dan fatal akibatnya.

Ketua DPP GMNI Bidang Jaringan Buruh Tani dan Nelayan, Marianus Rawa Tamba mengatakan Betapa kelirunya pemerintah kita jika sudah lupa daratan bahwa negara kita adalah negara agraris. Jika hal ini terjadi maka sumber pangan lokal kita akan punah karena tidak produktif lagi. Hal ini diakibatkan oleh ulah pemerintah padahal itu adalah sumber kekayaan alam kita yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sebagai jawaban akan kebutuhan pangan masa depan bangsa ini.

Marianus juga menganggap Omnibus law ini menyerang bidang peternakan karena menjadi sasaran empuk, dimana dengan dibukanya peluang Impor besar-besaran dalam usulan revisi pasal 13 UU nomor 18 tahun 2009 bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan bermasalah karena dalam usulan tersebut penyediaan dan pengembangan bibit ternak tidak lagi dilaksanakan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.

“Jika hal ini dilakukan maka produk daging luar negeri akan merajalela di pasaran dalam negeri, padahal bangsa kita memiliki kekayaan ternak lokal yang perlu dikembangkan agar mampu menyaingi pasar bebas. Berdasarkan hal-hal yang kontroversial dari Omnibus Law, maka DPP GMNI dengan tegas menyatakan Pertama, Petani Indonesia harus diberdayakan berdasarkan UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang sifatnya adalah pertanian berkelanjutan. Kedua, Menuntut pemerintah mengembangkan dan mengakomodir kearifan lokal pertanian dan peternakan berdasarkan kebutuhan wilayah Indonesia. Ketiga, Menuntut pemerintah mengembangkan kekayaan lokal di bidang peternakan dan segera mengevaluasi program UPSUS SIWAP (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) sudah sejauh mana keberhasilannya. Keempat, Menolak Formulasi Omnibus Law”, ujar Marianus.

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply

Close Menu