DPP GMNI Apresiasi MPR Kembalikan Haluan Negara

0
75

Jakarta – Gagasan dikembalikannya Haluan Negara sudah disepakati oleh semua Fraksi di MPR. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah telah disahkan sebagai Ketua Panitia Adhoc (PAH I).

Menyambut hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Robaytullah Kusuma Jaya, mengapresiasi telah disepakatinya gagasan dihadirkannya kembali haluan negara sebagai ide penuntun jalannya pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

“Kami sangat apresiasi, haluan negara sangat penting sebagai ide penuntun, sebagai blue print jalannya pembangunan nasional secara berkesinambungan”, ungkap Robaytullah.

Menurut laki-laki yang biasa disapa Bung Roy ini, di era demokrasi pasar bebas saat ini adanya haluan negara berperan untuk menghindari agar kekuasaan tidak dibajak oleh kepentingan sekelompok orang yang tidak sesuai dengan cita-cita didirikannya negara ini.

“Haluan Negara penting untuk menghindari kekuasaan itu dibajak oleh segelintir orang yang berkuasa yang tidak sesuai dengan manifestasi Pancasila dan UUD 45, yang akhirnya merugikan rakyat banyak”, pungkas Bung Roy.

Robaytullah pun menjelaskan bahwa adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara di era Bung Karno diperuntukan bukan hanya sebagai blue print pembangunan jangka panjang, tapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak.

“Sekarang struktur politik kita lebih mengarah pada Oligarki, adanya GBHN bisa jadi awal untuk mengikis dominasi kepentingan segelintir orang diatas kepentingan hajat hidup orang banyak”, tambah Robaytullah Kusuma Jaya

Sehingga menurut Roy, jalannya demokrasi dan pembangunan negeri ini bukan hanya punya arah, namun juga mengarah pada jalan yang benar. Jalan sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 45 yakni Keadilan Sosial.

“Kita dihadapkan pada realita 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. GBHN harus bisa menjawab realita ini. Bisa menjawab rasa keadilan masyarakat melalui blue print pembangunan yang berkesinambungan”, tutup Robaytullah.