DPP GMNI Kecam Tindakan Represif Aparat

0
1362

Tindakan represif aparat keamanan masih terjadi di sejumlah tempat. Terutama terjadi di Ambon dan Balikpapan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung mengalami pemukulan dan tindak kekerasan setelah melakukan aksi demontrasi untuk menyuarakan pendapat. Salah satunya terjadi pada Bung Yosep W sitanggang, ketua DPC GMNI Balikpapan menjadi korban tindak kekerasan aparat keamanan, sempat tak sadarkan diri yosep juga mengalami luka parah hingga harus dirujuk ke rumah sakit korban lain yang juga dilarikan ke Rumah sakit benama meikel aruan Aktivis GMNI balikpapan.

Hal yang sama juga terjadi di Ambon, terjadi pada Amsir Saleh Renhoat, aktivis GMNI Universitas Pattimura mengalami pemukulan dan tindakan represif aparat saat melakukan aksi demontrasi menuntut pengusutan kasus perampasan tanah adat Batu Merah, yang justru dibalas dengan pentungan bahkan dikeroyok oleh sejumlah aparat keamanan.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP GMNI, Robaytullah Kusuma Jaya menyatakan kecaman terhadap aparat keamanan yang bertindak sewenang-wenang dan brutal saat mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa.

“Jelas kita mengecam. Aparat mengamankan boleh. Tapi tidak boleh sewenang-wenang dan brutal sampai melukai demonstran”, tegas Roy

Robaytullah juga mengungkapkan bahwa dalam menjalankan tugas pengamanan aparat keamanan tidak bisa berlaku seenaknya, segala tindakannya sudah diatur didalam protap tentang pengendalian massa (dalmas).

“Kerja pengamanan di lapangan sudah diatur oleh protap, tidak bisa seenaknya main pukul dan injak”, tambah Robaytullah

Roy juga mengungkapkan apabila kita mengacu pada Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, dalam aturan ini tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Bahkan dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas (aparat keamanan) dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.

“Dalam protap sudah jelas, tidak ada alasan pembenaran untuk aparat melakukan tindakan kekerasan. Yang ditempatkan paling atas adalah kewajiban menghormati hak asasi setiap pengunjuk rasa”, jelas Roy

Untuk menindaklanjuti tragedi ini, Robaytullah berencana akan melaporkan kasus pemukulan dan tindak kekerasan ini kepada Komnas HAM sebagai lembaga yang menangani persoalan hak asasi warga negara.

“Kami akan menindaklanjuti bersama Komnas HAM. Kejadian ini tidak bisa dibiarkan. Protap Dalmas itu sifatnya preventif, bukan represif. Jadi tidak ada alasan bagi aparat untuk bersikap brutal dan sewenang-wenang”, tutup Roy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here