Soal BPJS, DPP GMNI Desak Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA)

Soal BPJS, DPP GMNI Desak Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA)

Dikutip dari dokumen putusan MA, menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Adapun pasal ini menjelaskan tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. “Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Tidak Mempunyai Hukum Mengikat,” demikian putusan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, secara tegas Ketua DPP GMNI Bidang Sosial & Kesehatan Rahmanita Sari meminta agar pemerintah segera menindak lanjuti hasil putusan MA tersebut.

“Semua pihak harus patuh dengan hasil putusan MA terkait pembatalan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dengan ada nya putusan ini juga maka jelas iuran BPJS harus Kembali ke nilai iuran yang semula, karena hal tersebut sangat berimplikasi bagi penurunan kesejahteraan masyarakat secara sistemik ”. tegas Rahmanita

Sebagaimana fungsi BPJS harus kembali kepada tracknya, dimana menjamin kesehatan sosial masyarakat yang sesuai dengan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis dan tiap – tiap orang berhak atas kesehatan.

Secara rinci, ini bunyi pasal yang dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat: Pasal 34 ayat (1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar: a. Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. Ayat (2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Fitrah

Kepala Badan Bidang Informasi Dan Komunikasi DPP GMNI

Leave a Reply