Jakarta, Gmni.or.id – Kondisi politik dan keamanan di Myanmar bergejolak. Demonstrasi ditangani dengan cara-cara kekerasan oleh pemerintah. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ingin agar cara-cara antidemokrasi itu dihentikan.

“Saya pribadi dan mewakili organisasi menyampaikan turut berbelasungkawa atas para korban yang gugur atas nama demokrasi dan kemanusiaan di Myanmar. Saya berharap agar penggunaan kekerasan dalam penanganan demonstrasi dapat dihindari dan mengedepankan pendekatan yang lebih diplomatis”, kata Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi dalam pernyataan tertulis kepada Suara Mahasiswa detikcom, Sabtu (13/3/2021).

Kudeta oleh kelompok militer yang terjadi di Myanmar saat ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Kudeta yang diawali dengan penangkapan Aung San Suu Kyi serta beberapa pemimpin sipil Myanmar oleh kelompok junta militer ditanggapi dengan aksi demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat sipil Myanmar yang anti-kudeta militer tersebut.

Aksi demonstrasi anti-kudeta di Myanmar ini kemudian mengalami eskalasi hingga terjadinya peristiwa berdarah yang dimulai saat terjadinya penembakan para demonstran oleh kelompok militer menggunakan peluru tajam. Hingga kini, tercatat tidak kurang dari 50 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

“Demonstrasi adalah salah satu jalan untuk menyampaikan pendapat yang diakui secara sah dalam negara demokrasi. Penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk membubarkan demonstrasi, apalagi sampai terjadi penembakan yang menyebabkan meninggalnya demonstran adalah pembunuhan terhadap demokrasi dan kemanusiaan,” ungkap Imanuel.

Imanuel juga menambahkan terdapat beberapa peristiwa yang dianggap mencederai demokrasi di Myanmar. Proses penangkapan Aung San Suu Kyi oleh junta militer, pembredelan media-media nasional, dan penembakan demonstran menjadi peristiwa yang mencederai demokrasi di negara tetangga itu.

“Harapan saya, konflik yang saat ini terjadi di Myanmar dapat diselesaikan melalui pendekatan diplomasi, bukan melalui pendekatan militer. Hal ini demi mencegah terjadinya pecahnya perang saudara di Myanmar. Dorongan dari pihak ketiga, seperti PBB maupun ASEAN, juga diperlukan untuk mencegah konflik yang berkepanjangan,” tegas Imanuel.